 |
| Kantor Pos teken MoU tentang pajak.(baharsikki/kk) |
SANGATTA, KABARKALTIM.CO.ID- Senin (11/12/2017) di Kantor Bupati Kutim, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta digelar penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding =MoU) antara Bupati Ismunandar, Pimpinan Kantor Regional Kalimantan Agus Budi Satrio serta Kakanwil Ditjen Pajak Kaltim Samul Jaya tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan dan perdesaan lewat Kantor Pos.
Pimpinan Kantos Pos Regional Kalimantan Agus melalui Kepala Kantor Pos Minto Pijisantosa mengatakan, Kantor Pos sudah difungsikan menjadi loket pembayaran PBB. Kantor Pos sudah melayani berbagai kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi. Kantor Pos bisa melayani pembayaran pajak bermotor berkendaraan seperti pajak STNK. Untuk pembayaran iuran listrik, PDAM dan pajak bisa di Kantor POS yang ada di wilayah Kutim. Kantor Pos semua bisa terakses karena semua internetnya online.
" Kalau layanan Kartu Indonesia Pintar atau KIP belum lewat Kantor Pos," kata Minto Pujisantosa sesaat menyaksikan penekenan MoU di ruang Meranti, Kantor Bupati Bukit Pelangi.
Layanan pembayaran pajak semakin mudah. Waktu pembayaran PBB di Kantor Pos hanya memerlukan waktu beberapa menit. Kalau pembayaran PBB bisa dilakukan di pulau Jawa dengan mendatangi Kantor Pos di sana. Padahal PBB yang dibayar ada di Kutim, misalnya. Tiap transaksi yang dilakukan di Kantor Pos, ada bukti transaksi berupa kuitansi. Kuitansi sengaja dicetak Kantor Pos lanjut Minto, guna mencegah praktik pungutan liar (pungli). Jadi di Kantor Pos tidak dibenarkan ada praktik pungli dalam memberi layanan kepada warga yang memerlukan.
Ada beberapa potensi pajak yang belum digali maksimal di Kutim. Kata Jaya, potensi pajak besar yang perlu dikembangkan kedepan di antaranya, pajak pertambangan, paajak perkebunaan, pajak kehutanan serta pajak hotel dan restoran. Ada juga pajak individu yang perlu digali lagi. (baharsikki)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar