Kunjungi AKL Clinic : Ketua MPR Berharap Dunia Usaha di Bali Bangkit

BALI - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap perekonomian di Bali bisa kembali bergerak seiring penurunan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 ke level 3 di Pulau Bali. Akibat Pandemi Covid-19 perekonomian di Bali menjadi daerah paling terpuruk dan terkontraksi sangat dalam. 

Di akhir tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Bali mengalami kontraksi minus 9,3 persen dan pada triwulan pertama 2021 merosot hingga minus 9,8 persen. "Bali yang perekonomiannya mengandalkan sektor pariwisata sangat terpukul akibat pandemi Covid-19. Semua sektor usaha luluh lantah. Tidak terkecuali bagi pelaku usaha kecantikan kulit, seperti AKL Clinic yang dimiliki Dr dr Ketut Kwartantaya beserta istri," ujar Bamsoet usai mencoba kecanggihan laser picosure oleh Dr dr Ketut Kwartantaya di Bali, Sabtu (18/9/2021). 

Gagasan Keadilan Berhati Nurani Jaksa Agung Patut Didukung

PAKAR Hukum Pidana, Suparji Ahmad mendukung penuh gagasan "Keadilan Berhati Nurani" yang disampaikan Jaksa Agung ST Burhanudin. Ia menegaskan bahwa pemikiran tersebut bisa mereformasi penegakan hukum kita. 

"Gagasan itu sangat bagus, visioner dan patut didukung serta diimplementasikan oleh penegak hukum terutama para Jaksa. Apa yang disampaikan Pak ST Burhanuddin dapat mengubah paradigma penegakan hukum dari keadilan retributif yakni pembalasan menuju keadilan restoratif," tutur Suparji dalam keterangan persnya. 

Suparji menekankan bahwa dalam mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum memang diperlukan hati nurani. Melalui hati nurani yang bersih, keadilan dapat diciptakan. Sebaliknya, bila hati nurani dikesampingkan maka yang terjadi adalah penegakan hukum tidak berkeadilan. 

Pemilihan Ketua KNPI Balikpapan, Prof : Jangan Terjadi Gerakan Politik Uang

Pilihlah yang Mumpuni dan Pengalamang Matang Berorganisasi 

Ketua Umum Gepak Kuning Suriansyah (Prof)

BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID - Rencana pemilihan Ketua DPD KNPI Kota Balikpapan pada Oktober 2021 mendatang, banyak dibicarakan berbagai kalangan, dinilai masih sebatas rencana kapan dan hari apa pelaksanaannya. 

Pemilihan Ketua KNPI Balikpapan tersebut, juga menarik perhatian khusus dari Ketua Umum Gepak Kuning Kaltim, Suriansyah yang akrab disapa Prof.  Dalam keterangannya kepada media ini, Kamis (16/9/2021) malam, Prof meminta agar dalam pemilihan Ketua KNPI Kota Balikpapan tidak terjadi gerakan politik uang.  "Karena hal ini sudah mulai tercium gelagat grasah grusuh," ujar Prof menyoroti.

Inilah Serah Terima Pembangunan PSU Perum GKJA 2 Balikpapan Utara

Sudah Terdaftar Resmi di Disperkim Kota Balikpapan 

Pengembang Etika bersama Satker PP Kaltim dan Disperkim Kota Balikpapan

BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID -Pelaksanaan serah terima pertama (PHO) pekerjaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) rumah umum masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Perumahan Griya Karang Joang Asri 2 Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berjalan lancar pada Kamis (16/9/2021) pagi. 

Pekerjaan pengecoran jalan yang sudah dilakukan pengembang Etika Group, merupakan bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian PUPR. Hadir dalam pengambilan dokumentasi dan serah terima pembangunan PSU tersebut, pihak Dirjen Perumahan Kementerian PUPR yang diwakili Satker PP Kalimantan Timur, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan owner Etika Group HM Suwandi bersama jajarannya. 

Inilah Pernyataan Sikap Mantan Napol Orde Baru tentang Kebakaran Lapas Tangerang

Mantan napol yang dipenjara saat Orde Baru

PERISTIWA kebakaran terjadi di Kompleks Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas 1 Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2201) dini hari, menewaskan sedikitnya 44 orang dan mencederai puluhan lainnya. Peristiwa kebakaran seperti ini bukanlah yang pertama terjadi, bahkan ini adalah yang terburuk. 

Kebakaran di penjara bukanlah perkara remeh, karena ada nyawa yang hilang. Ini menyangkut masalah pengabaian hak asasi manusia (HAM) oleh negara. Kasus ini menunjukkan "ada masalah serius" dalam tata kelola pemasyarakatan di Indonesia. 

Para tahanan dan terpidana kerap ditempatkan dalam penjara yang sesak (overcapacity), tidak aman, bahkan mengancam hidup dan kesehatan manusia. Meski diketahui mereka telah melakukan pelanggaran pidana, namun sejatinya mereka adalah manusia yang berhak atas kondisi yang layak dan hak atas kesehatan.