KUTIM, KABARKALTIM.CO.ID - Diduga terjadi persekongkolan jahat pihak terkait dalam proses pengadaan tanah tapak tower 8 Saluran Udara Tegangan Tinggi Perusahaan Listrik Negara (SUTT PLN) di wilayah RT 01, Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur.
Waktu itu, Kades Biro cs menerbitkan surat lahan tapak tower guna sebagai syarat pencairan ganti rugi tanah yang dicaplok. Padahal tanah yang dimaksud, awalnya digarap Obar, warga Transmigrasi, 1992. Surat tanah diterbitkan 1995 oleh Kades Toyib untuk Obar. Obar menjual tanah garapannya dibeli Abbas. Selanjutnya, Abbas menjual lagi tanah itu kepada Adam Choi. Terbit lagi surat 2006 yang dibuat Kades Boskoh pada lahan yang sama.
Sekira 2020-an ada proyek PLN masuk Kaliorang untuk pembangunan tower. Momentum itu dimanfaatkan Kades Biro guna memperlancar kegiatan pengadaan fasilitas umum.
Dalam surat tanah yang diserahkan ke PLN itu diduga diteken beberapa oknum. Termasuk Camat Kaliorang, Kepala Desa Bukit Makmur, Kepala Dusun, Ketua RT, tokoh adat, Ketua BPD (Badan Permusyawatan Desa), Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan masing-masing dua orang staf camat dan desa selaku tim survei lapangan.
“Saya sudah tanya pada tokoh, dan pejabat Kades sebelum saya. Katanya, tanah itu memang aset desa,” kata Kades Adventus Eko Purwanto, Mei 2023.
Menurut Sion Andarias -pegawai Transmigrasi yang sudah 20-an mengurusi Transmigrasi di Kutim, “Yang di Kaliorang itu termasuk transmigrasi umum. Memang ada pembagian lahan dari kementerian untuk warga Trans, juga untuk aset desa. Namun setelah diserahkan aset itu, desa yang harus mengurus surat-suratnya, seperti sertifikat tanah. Kalau jatah tanah bagi warga Trans memang sudah ada yang bersertifikat dan ada pula yang masih tahap proses pembuatan,”.
Seharusnya lanjut Sion, tanah jatah warga Transmigrasi yang kena pembangunan fasilitas umum, mereka juga yang mesti menerima bila ada ganti rugi. “Sejatinya, penggarap yang terima,” tandas Sion di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, akhir Mei 2023.
Pencaplokan tanah warga oleh Biro Cs ketahuan setelah masyarakat menghubungi Adam (pemegang surat tanah) yang kena tapak tower SUTT PLN. “Saya sudah datangi PLN Kaliorang, sudah ketemu Kades Eko, sudah ketemu Camat Rusmono, dan juga sudah datangi Kantor Polsek Kaliorang memperlihatkan bukti surat asli tanah garapan saya kepada mereka. Tapi saya belum dapat keadilan. Hak saya diambil mereka,” beber Adam.
Adam Choi mengatakan, hadirnya bangunan tower di atas tanahnya itu, maka dia kehilangan hak berupa uang hasil ganti rugi lahan tapak tower, uang santunan tanam tumbuh serta kompensasi bentangan kabel tower.
“Kalau bicara kemanusiaan yang adil dan beradab, maka uang-uang dari PLN itu semua saya terima. Tapi faktanya sepersen pun saya belum ada uang yang saya terima,” akunya.
Kades Eko senada dengan Camat Rusmono mengklaim bahwa tanah itu memang aset desa. “Yang buat surat yang dipegang Adam tidak mengerti aturan,” kata Rusmono.
Lantas surat yang dikeluarkan Biro Cs kata Camat Kaliorang, hanya berupa surat bukti atas mengurangnya luasan tanah aset desa.
“’Kan ada tanah. Tanah yang kena tapak tower itu yang dibuatkan surat untuk fasilitas umum,” jelasnya.
Faktanya di lapangan, memang tanah garapan Adam berbatasan langsung dengan tanah aset desa. Sayangnya, PLN dapat surat dari Kades Biro, sejatinya membangun tower di tanah aset desa, bukan di tanah Adam. Tower PLN dibangun di atas lahan Adam tanpa sepengtahuannya. Adam bukan bermaksud menghalangi pembangunan, tapi dia mengharap serta meminta tolong kepada pemerintah desa agar jangan hak-haknya diambil begitu saja. “Pemerintah lebih tahu aturan, jangan hobi membodohi rakyatnya,” kerutuknya. Adam menawarkan solusi, ’Karena tower berdiri di atas lahan saya maka ganti rugi atau kompensasi uangnya harus saya terima. Tapi kalau tidak ada uang yang saya terima, maka sebaiknya tower itu dipindah. Biar bunyi surat yang dipegang PLN sesuai fakta di lapangan,". (baharsikki)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar