Sopir Truk di Balikpapan Audiensi dengan Walikota Rahmad Mas'ud

Perlunya Pengawasan Lebih Ketat hingga Penambahan Kuota Solar 

 

Perwakilan dari berbagai komunitas sopir truk saat audiensi dengan Walikota Balikpapan

BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID – Bertempat di rumah jabatan Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Selasa 23 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita, dilakukan audiensi bersama perwakilan dari berbagai komunitas sopir truk di Kota Balikpapan.

Beberapa perwakilan komunitas sopir truk, seperti dari Truck Community Balikpapan (TCB),  Komunitas Sopir Truk Balikpapan (KSTB), Aliansi Dum Truck Somber (ADTS) maupun Asosiasi Sopir Balikpapan (ASB).

Mereka menindaklanjuti pertemuan dengan Walikota pada 30 Maret 2022 lalu mengenai kelangkaan solar di Kota Balikpapan. Walikota Rahmad Mas’ud menerima dan menyambut sangat baik, adanya audiensi yang dilakukan, mencari solusi mengatasi fakta di lapangan, yakni sulitnya para sopir truk mencari BBM jenis solar.

“Saya menyambut baik kedatangan perwakilan dari berbagai komunitas sopir truk di Balikpapan ini. Duduk bersama, diskusi mengenai sulitnya mendapatkan solar di SPBU,” sebut Rahmad Mas’ud.

Pantauan media ini, ada beberapa poin yang menjadi aspirasi perwakilan sopir truk, dan siap diperjuangkan Walikota dengan masyarakat, dan juga harus dikoordinasikan dengan pihak Pertamina. Seperti pengawasan yang lebih ketat di SPBU agar tidak terjadi pelanggaran aturan, pembatasan kendaraan dari luar Balikpapan yang mengisi solar di SPBU Kota Balikpapan maupun menambah kuota BBM solar di SPBU atau juga penerapan Go Fuel untuk mengurai antrean panjang dengan harga subsidi.

Perwakilan sopir truk foto bersama Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud

Ketiga poin tersebut, akan diperjuangkan Walikota dan tentunya dikoordinasikan dengan pihak Pertamina. Sementara itu Alek Sukma dari Forum Peduli Ekonomi Kalimantan Timur (Forpekat) yang ikut mendampingi perwakilan para sopir menegaskan, kondisi saat ini para sopir harus antre hingga dua hari untuk mendapatkan solar di SPBU, baik itu di SPBU Km 9, Km 13, Km 15 maupun Kebun Sayur.

Pihaknya juga menyuarakan, agar SPBU di Gunung Malang juga difungsikan untuk R6 agar dapat mengurai antrean panjang. “Fuel card tidak berfungsi secara maksimal, bahkan banyak disalahgunakan,” sebut dia.

Diakui, kondisi antrean parah, kuota cepat habis dan sangat perlu dievaluasi yaitu di SPBU Km 9. Dalam pertemuan dengan Walikota tersebut, perwakilan sopir truk juga menyerahkan satu berkas mengenai fakta-fakta di lapangan yang menjadi keluhan para sopir serta masukan dan saran.  

“Kami menyarakan, pengawasan harus lebih ditingkatkan. Penggunaan fuel card harus diawasi lebih ketat agar sesuai peruntukkannya, SPBU di wilayah Balikpapan bisa mencontoh di SPBU Km 15 dalam hal ketegasan, ketertiban dan hal positif lainnya,” beber Alek. (*) 

 

reporter   : abdul rahman

editor      : tomo widodo

Baca Juga :