Suriansyah bersama relawan pemenangan KoKos aktif melakukan sosialisasi (ist/kk) |
BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID – Koordinator Jaringan Kotak Kosong (JKK) Kota Balikpapan, Suriansyah (Prof), memberikan komentar terkait rencana kuasa hukum paslon Rahmad – Thohari, yang akan melaporkan Walikota Rizal Effendi ke Mendagri.
Kuasa hukum paslon Rahmad – Thohari, menilai sikap Walikota yang dianggap tidak netral karena terkesan mendukung kolom kosong (KoKos).
“Jangan lebay lah, dikit-dikit buat laporan. Semestinya kuasa hukum juga harus melihat dan memastikan dengan cermat dulu kapasitas Walikota Rizal menghadiri acara apa? Dan kapasitasnya sebagai apa?,” sebut Prof yang juga Ketua Umum Gepak Kuning.
“Perlu diketahui pula, bahwa beliau bertindak sebagai Ketua NasDem Kota Balikpapan. Kami pikir, wajar saja beliau hadir karena itu acara Partai NasDem, sedang NasDem sudah menyatakan sikap mendukung kolom kosong,” imbuh Prof yang hingga saat ini aktif dalam menyosialisasikan KoKos di masyarakat luas.
Prof menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak menjaga kondusivitas Kota Balikpapan, termasuk bersama mendukung pelaksanaan pilkada yang aman dan damai, mewujudkan pesta demokrasi yang sehat.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi membantah jika terlibat politik praktis, mendukung maupun mengajak masyarakat memilih KoKos seperti dalam video yang beredar di medsos.
“Saya kira sudah saya sampaikan bahwa saya menghadiri syukuran kemudian diminta berfoto, saya tidak ada ngomong dan ajak apa-apa, itu saja,” ujar Rizal usai membuka kompetisi Panahan di Hanggar D, Bandara Balikpapan, Sabtu (31/10/2020).
Wali Kota menanggapi santai rencana kuasa hukum paslon Rahmad Mas’ud – Thohari Azis, yang akan melaporkannya ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Senin (02/11/2020).
Walikota tak mau berkomentar lebih banyak dan memilih menunggu sikap Mendagri. “Baik saja kan itu pelajaran politik untuk kita semua, nanti kita tunggulah (sikap) Mendagrinya,” tegasnya. (*/kk/net)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar