Pilkada, Momentum Tunjukkan Kerja Terbaik sesuai Peran dan Fungsi Masing-masing

catatan : Suriansyah (Prof)-Ketua Umum Gepak Kuning  

SECARA umum tentu  kita semua paham, berbangsa dan bernegara yang baik adalah dengan cara mengambil peran masing-masing dan menjalankan peran itu dengan penuh tanggung jawab, profesional dan proporsional. 

 

Seperti peran seorang guru yaitu mendidik dan mengajar, peran ulama yaitu mendakwahkan ajaran agama, peran TNI dan Polri menjaga keamanan dan ketertiban tanah air dan lain sebagainya. 

 

Begitu pula peran anggota Eksekutif, Legislatifdan Yudikatif yang telah diatur dalam berbangsa dan bernegara semuanya tetap harus profesional, penuh tanggung jawab dan proporsional. Oleh sebab itu dalam suasana pesta demokrasi di tingkat kabupaten/kota khususnya di pilkada Kota Balikpapan ini, saya berharap mari kita sama-sama memerankan tugas kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Sebagai anggota DPRD misalnya, ketika berperan sebagai Legislatif yang seyogyanya mengawasi dan menganggarkan program-program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sudah sepatutnya apabila melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional dan proporsional dengan menggunakan wewenangnya beserta segala fasilitas yang telah diberikan kepadanya. 

 

Sehingga jangan sampai mencederai peran yang telah dipilih dan dilabelkan kepadanya dengan bekerja di luar tugas pokok dan fungsinya sebagai Wakil Rakyat/Legislator seperti misalnya menyibukkan diri mengundang para Ketua RT (Rukun Tetangga) yang tidak dalam rangka menyerap aspirasi, melainkan mencitrakan peserta kontestasi dalam pilkada agar dapat mendulang suara yang besar. 

 

Sekali lagi, hal ini menimbulkan imej buruk dan mencederai peran kita tentunya seandainya betul-betul terjadi di kota kita Balikpapan ini. Contoh lain misalnya ketika berperan menjadi Penyelenggara Pilkada (KPU) dengan motto Jujur dan Adil (JURDIL) tentu ini adalah tanggung jawab yang sangat berat meskipun dengan fasilitas dan perangkat kerja yang serba dijamin di dalam alokasi pembiayaannya. 

 

Jangan sampai misalnya yang seharusnya aktif mensosialisasikan pilkada kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih, malah sibuk menyusun strategi bagaimana memenangkan pasangan calon tertentu. 

 

Sekali lagi contoh ini akan menimbulkan imej buruk dan mencederai peran kita sebagai putra/putri bangsa di Tanah Air Indonesia. Dan contoh terakhir yang tidak boleh kita tinggal dalam suasana pesta demokrasi ini adalah Bawaslu. 

 

Yang sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pilkada tentunya sangat teliti dan berhati-hati dalam memperhatikan tahapan demi tahapan, aturan demi aturan dan proses demi proses agar sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang yang sama-sama kita junjung tinggi. 

 

Sehingga jangan sampai misalnya ketika ada praktek kampanye dengan membagikan uang (politik transaksional) bukannya memproses hal itu d itempat kejadian secara langsung, malah menunggu adanya pelapor dan sibuk mencari saksi-saksi juga alat bukti di lapangan bahkan melakukan pembiaran. 

 

Untuk terakhir kalinya, contoh seperti itu jelas akan menimbulkan imej buruk serta mencederai profesionalitas peran kita dalam berbangsa dan bernegara di kota kita Balikpapan ini. Akhirnya mari kita sama-sama bersinergi membangun kota kita ini dengan mengambil peran kita masing-masing dengan melakukan kerja-kerja yang penuh tanggung jawab, profesional dan proporsional. (*)

Baca Juga :