 |
| Kantor Bapenda Kutim. (baharsikki/kk) |
KUTIM, KABARKALTIM, CO.ID- Slogan yang lazim
disebut para tersangka korupsi suap hanya sebatas ucapan bibir belaka.
Pasalnya, di Kantor Badan Pendapatan Daerah ditulis huruf kapital wilayah bebas
korupsi, serta di ruangan loket pembayaran pajak dipasang banner no korupsi.
Tapi faktanya,
Kamis (2/7/2020) Kepala Badan Pendapatan Daerah Mushafa justru terjaring
Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) bersama Bupati
Ismunandar, Ketua DPRD UR Firgasih (istri bupati), Kepala Bagian Pengelola
Keuangan Aset Daerah Suriansyah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aswandini bersama
istri sirinya, Dita.
Para pejabat di
lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur semuanya sudah
menandatangani pakta integritas agar dalam melaksanakan tugas sebagai abdi
negara dan abdi masyarakat betul-betul mewujudkan pemerintah yang bersih dan
berwibawa.
Bahkan, Pemkab
Kutim sudah tiga kali berturut-turut
mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia. Tapi malah pimpinan eksekutif dan legislatif justru terlibat
dalam penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Menerima suap dan gratifikasi
pengadaan barang dan jasa jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten
Kutai Timur periode 2021-2025.
Yang lebih
menyedihkan lagi, adalah Encek UR Firgasih bergelar Sarjana Hukum (SH), Magister
Administrasi Pemerintahan (MAP). Ismunandar bergelar Insinyur (Ir), Magister
Teknik (MT). Bahkan Ismunandar sedang ikut studi program doktor di Universitas
Merdeka Malang, Jawa Timur.
Ismunandar—Firgasih
menjabat ketua di beberapa organisasi kemasyarakatan. Seperti Ketua Palang
Merah Kutai Timur, Ketua Kerukunan Keluarga Sangkulirang, Ketua Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ketua Majelis Muslimah Kutim, Bunda PAUD dan
lainnya.
Suriansyah dan
adiknya, Mushafa tampak jidatnya hitam karena pengaruh saat sujud ibadah salat.
Mereka sudah menunaikan rukun Islam yang kelima. Yakni menunaikan iabadah haji
di makkah
.
Sekadar diketahui,
Kabupaten Kutai Timur tiap tahun memiliki lebih dari tiga triliun rupiah
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tapi rakyat Kutai Timur masih ribuan
tergolong hidup miskin. Proyek pembangunan yang dananya bersumber dari APBD
Kutim banyak mangkrak. (baharsikki)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar