"Jangan Hanya Meminta, Anggaran Harus Dipertanggungjawabkan Realisasi Kerjanya"

Radalok Tahap II APBD Kaltim 2019 

Pelaksanaan radalok tahap II APBD Kaltim 2019, tampak Suyoso Nantra mengikuti rapat

SAMARINDA, KABARKALTIM.CO.ID-Bertempat di ruang rapat Daya Taka lantai III kantor Gubernur Kaltim, digelar rapat pengendalian operasional kegiatan (radalok) tahap II APBD Kaltim tahun anggaran 2019, Kamis (7/11/2019). 

Memang menjadi penekanan Gubernur Kaltim Isran Noor-Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, agar tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat memaksimalkan anggaran dengan baik dalam penyerapannya, anggaran yang digunakan tepat sasaran dan semua penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. 

Hadir dalam acara radalok tersebut, sebagai pengendali kegiatan  Bambang Iwan Priyatna SE MT dan Agus Taswanto ST dari  unsur Biro Adbang. Sementara Asfiandi Zulfiar ST Murp  dari  unsur Bappenda, Drs Zulfikar Aris Munandar MSi dari unsur BPKAD, Satya Pambud  ST MSi dari unsur Inspektorat. 

Evaluasi anggaran tahun 2019, anggaran dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya (ist/kk)

Hadir pula Noor Aini ST, Marida Asih. R, Dra Hj Susilawati dari Bappeda, termasuk Muhammad Shodikin SKom. Hadir pula unsur Bapenda Provinsi Kaltim  dan Kepala-kepala UPTD PPRD se-Kalimantan Timur,  salah satunya Suyoso Nantra SSos MM yang merupakan Kepala UPTD PPRD Paser. Peserta rapat pun, membawa laporan realisasi APBD tahun anggaran 2019.

Dihubungi media ini, Suyoso Nantra yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, pelaksanaan Radalok penting sebagai evaluasi pelaksanaan anggaran APBD Kaltim tahun 2019. "Jadi jangan hanya meminta anggaran saja, tetapinya harus dapat mempertanggungjawabkan laporan realisasi kerja dari anggaran yang telah diminta tersebut," jelas Suyoso Nantra. 

Suyoso Nantra mengakui, Kepala Bapenda Kaltim Dra Hj Ismiati MSi juga selalu menekankan, agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, anggaran yang diminta tepat sasaran dalam penggunaannya. (kk)

Baca Juga :