Ketua DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK (Foto rahman/kk) |
Politisi Golkar ini menyebut, semua pihak di Kaltim berterima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian dan apresiasinya, atas penetapan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. Tidak salah apa yang dilakukan Presiden Jokowi, Makmur menilai hal itu sebagai suatu kewajaran.
"Pertama kita berterima kasih, Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota negara yang baru. Dan itu wajar, melihat dari kontribusi Kaltim yang sangat besar bagi pemerintah pusat. Kaltim penyumbang terbesar di Indonesia, hasil alamnya sangat luar biasa," beber Makmur diwawancarai kabarkaltim.co.id baru-baru ini saat berada di Kota Balikpapan.
"Tak salah keputusan pemerintah pusat. Dan Pemprov Kaltim kita dukung penuh, untuk menyiapkan segala sesuatunya, seperti menyiapkan lokasi untuk ibu kota negaranya. Waktu kedatangan pansus, sudah saya sampaikan, agar juga perlu back up pemerintah pusat, seperti dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk juga BPN Pusat, karena mereka punya kewenangan terkait lokasi kawasan," urai Makmur.
Di depan pansus, Makmur juga mengharapkan Presiden Jokowi agar memperkuat apa-apa yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. "Karena pemindahan ibu kota negara, pasti berdampak pada aspek-aspek lainnya. Seperti aspek sosialnya, aspek sosial juga jangan diabaikan, sebagai contoh lahan yang telah dimanfaatkan," kata Makmur yang juga meminta agar peran gubernur diperkuat sampai tingkat bawah, agar semua hal terkait pemindahan ibu kota negara ke Kaltim, dapat diselesaikan.
Terlebih Makmur mengharapkan kekompakan semua pihak di Kaltim. "Kami juga meminta kepada gubernur, untuk melibatkan semua stakeholders, bupati, walikota, camat, DPRD-nya, pun tokoh-tokoh masyarakatnya. Jadi tidak ada suara sumbang, semua kompak. Itu yang diharapkan semua, kekompakan bersama. Dan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim, pastinya berdampak positif dalam banyak sektor. Perekonomian naik, pendapatan asli daerah (PAD) juga naik. Tidak hanya lokasi ibu kota yaitu di Samboja Kukar dan PPU, pun kabupaten/kota di Kaltim seperti Balikpapan, PAD-nya juga akan naik. Pajak kendaraan juga tentunya naik," tegas Makmur. (rahman)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar