Miskomunikasi, Laporan Rencana Anggaran Masih Nol

KUTIM, KABARKALTIM.CO.ID- Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Kutai

Kasmidi Bulang (tengah). baharsikki/kk

Timur sudah diketahui. Berdasar rekomendasi BPK kepada Pemkab Kutim, ternyata laporan perencanaan anggaran pembangunan masih nihil alias nol.

Hal tersebut memaksa Wakil Bupati Kasmidi Bulang angkat bicara, “Ini terjadi karena mungkin miskomunikasi saja. Kita sudah dengar bersama penjelasan mantan Ketua Bappeda pak Supri”.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Suprianto, sistem pelaporan yang digunakan cenderung tidak nyambung. Akibatnya, data laporan tidak bisa diakses instansi tertentu. Padahal laporan 8 item kegiatan pembangunan yang disarankan Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK), sebenarnya sudah ada 2018.

“Ini mungkin hanya soal konektivitasnya sistem saja. Sehingga tidak nyambung atau tidak terakses,” kata Suprianto dalam rapat membahas rekomendasi hasil audit BPK. Dilangsungkan di ruang Meranti, Kantor Bupati Bukit Pelangi, Senin (29/7/2019).

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kabupaten Jasril menyatakan, BPK merekomendaasikan agar Pemkab Kutim segera melakukan pembenahan. Karena realiasi pelaksanaan pembangunan rata-rata masih di bawah 50 persen. Ada 2 pintu laporan kegiatan Pemkab Kutim. Yaitu, bisa ke Sekretaris Nasional seperti program nasional. Dan, bisa juga ke KPK.

Kutim 2019 APBD murni Rp 3,5 triliun. Masing-masing belanja langsung Rp 2,3 triliun, dan belanja tidak langsung Rp 1,1 triliun lebih. Per 10 Juli 2019 serapan anggaran 34 persen.

Yang dikawal ketat KPK terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait dengan pengelolaan dana desa. Terkait belanja barang dan jasa. Terkait manajemen aparatur sipil negara. Dan terkait dengan data pengelolaan aset daerah. Serta pengelolaan kegiatan lainnya. (baharsikki)

Baca Juga :