 |
| Suasana paripurna DPRD Balikpapan, Selasa (25/6/2019) |
BALIKPAPAN, KABARALTIM.CO.ID-DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna di gedung Parlemen, Jl Jenderal Sudirman, Selasa (25/6/2019). Rapat paripurna dihadiri Ketua DPRD Abdulloh SSos dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi bersama unsur Wakil Ketua DPRD dan pimpinan SKPD.
Paripurna membahas agenda tanggapan fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelengaraan Tranportasi Kota Balikpapan.
Fraksi Golkar include PBB yang dibacakan Fadilah, mendukung raperda pelayanan tranportasi, mengingat arus lalulintas di Kota Balikpapan semakin padat, angka kecelakaan yang tinggi, parkir kendaraan tidak sesuai dengan aturan sehingga mengakibatkan kemacetan.
Ia meminta memaksimalkan pemanfaatan Gedung Parkir Klandasan (GPK).
Fraksi PDIP yang dibacakan Budiono mengatakan, pelayanan transportasi harus dikerjakan serius dan fokus, dibutuhkan peran aktif masyarakat. Mengatasi kecelakaan yang sering terjadi di turunan Muara Rapak.
Pengaturan kendaran roda dua dan empat. Ia menyoroti kendaraan berukuran besar yang diharapkan tidak melintas jalan utama lantaran rawan lakalantas.
Fraksi Gerindra yang dibacakan Aminuddin mengatakan, aspek transpotasi terus dibenahi sebagai penunjang peningkatan pembangunan.
Kendaran pribadi terus meningkat. Tingkat kecelakan masih tinggi, serta badan jalan sering digunakan untuk tempat parkir.
Fraksi Hanura yang dibacakan Simon Sulean mengatakan, perkembangan Kota Balikpapan cukup tinggi diperlukan regulasi yang mengatur penyelenggaraan transportasi.
Mengoptimalkan GPK dan lokasi parkir pinggir jalan.
Fraksi Demokrat yang dibacakan Ali Munsjir Halim meminta kepada OPD terkait agar serius menangani lakalantas di turunan Muara Rapak, lantaran telah menelan korban jiwa.
Fraksi PKS yang dibacakan drg Syukri Wahid mengatakan, perlu sebuah regulasi untuk memberikan kepastian bagi masyarakat. Pengelolaan perlu aturan khusus, serta penertiban parkir liar yang mengurangi PAD.
Fraksi Gabungan PPP dan Nasdem yang dibacakan Iwan Wahyudi meminta pemkot agar mengoptimalkan fungsi GPK dan Terminal Batu Ampar sehingga bisa mendongkrak PAD. Sebanyak 7 fraksi DPRD Balikpapan, semua menyepakati raperda tersebut. (dayat)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar