Petani Sawit Non Kemitraan Menjerit

Harga sawit anjlok, petani bakarTBS. (baharsikki/kk)

KUTIM, KABARKALTIM.CO.ID- Masalah penjualan Tandan Buah Segar (TBS) milik petani non kemitraan (bukan plasma) di wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih berbuntut panjang. Pasalnya, standar harga TBS yang ditetapkan Dinas Perkebunan belum menjadi solusi tepat bagi kelancaran usaha petani maupun perusahaan perkebunan.

“Setelah ada demonstrasi. Memang harga TBS ada kenaikan sedikit. Cuma di kalangan perusahaan terapkan juga aturan yang sebenarnya lebih kecam dari tengkulak,” kata Ketua Komisi A DPRD Arfan ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (25/3/2019).

Arfan, SE (baharsikki/kk)

Arfan menyebutkan, harga TBS dari Disbun (Dinas Perkebunan, Red) per ton senilai satu juta seratus ribu rupiah lebih. Bagi perusahaan, yakni PT. KIN di Muara Bengalon bersedia membeli TBS milik petani sesuai harga Disbun, tapi perusahaan sawit tersebut menerapkan standarisasi TBS yang dibeli. Perusahaan tidak membeli TBS muda. Perusahaan tidak membeli TBS jajal kosong. Dan, perusahaan tidak membeli TBS yang dipetik lewat waktu 24 jam. Serta, petani disarankan urus dan punya SKB atau surat keterangan budidaya.

Hal di atas sangat merugikan pedagang pengumpul. Kalau satu truk TBS seberat 7 ton, tiba di pabrik Crude Oil Palm (CPO) setelah disortir dari 7 ton bisa yang laku dibeli perusahaan hanya 5 ton. Dua tonnya diangkut kembali. Pedagang pengumpul merasa dirugikan.

Ada pula perusahaan seperti PT KBN di Tepian Langsat bersedia membeli TBS petani tanpa standarisasi, tapi tidak sesuai harga dari Disbun. KBN siap membeli TBS dengan harga lebih murah Rp 900 ribu per ton. Sementara, ongkos panen Rp 200 ribu per ton. Biaya angkut keluar dari kebun ke jalan raya Rp 150 ribu per ton. Sewa truk ke pabrik Rp 200 ribu per ton. Jadi uang yang diterima petani tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang mereka keluarkan.

“Terus petani dapat apa. Petani merasa rugi. Bahkan, ada petani membiarkan saja buah sawitnya, mereka tidak mau panen,” beber Arfan.

Sebagai wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Kutim, Arfan menyatakan, pemerintah harus punya komitmen menuntaskan masalah yang dihadapi petani non kermitraan. Petani sawit rakyat sedang produksi, dan ini perlu mendapat perhatian serius. Sejatinya, warga yang tinggal di kisaran perkebunan kelapa sawit, tidak ada yang miskin. Tapi faktanya masih ada warga yang belum hidup sejahtera. (baharsikki)

Baca Juga :