RSU Kudungga Terancam Turun Kelas

KUTIM, KABARKALTIM.CO.ID- Layanan Rumah Sakit Umum (RSU) Kudungga terganggu lantaran

Dokter Anik (baharsikki/kk)

piutang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) senilai Rp 12 miliar terhitung Mei –Desember 2018 belum dibayar.

“Yang sudah dibayar tagihan BPJS di RSU Kudungga, terakhir bulan April. Bulan-bulan berikutnya sampai Desember ini belum,” ungkap Direktur RSU Kudungga Anik di Kantor Bupati kawasan Bukit Pelangi usai ikuti rapat koordinasi dipimpin Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Senin (17/12/2018).

Anik mengatakan, uang BPJS Rp 12 miliar tersebut, bila dibayar tepat waktu, maka kualitas layanan RSU Kudungga bisa ditingkatkan. Karena perputaran (flow) uang dalam transaksi pemenuhan kebutuhan sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Utamanya, pada penyediaan fasilitas penunjang pemeliharaan rumah sakit.

Dan, bila nantinya ada sertifikasi lanjutan layanan RSU Kudungga, maka pada prinsipnya, Anik mengaku siap. namun, lagi-lagi uang BPJS yang belum dibayar itu, RSU Kudungga sangat mengharapkan. Karena kalau pembayaran piutang itu lambat, sudah pasti berpangruh pada standar kriteria penilaian yang ditetapkan.

“Kami juga minta tenaga profesi khususnya perawat yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, Red) sebaiknya di tarik ke RSU. RSU kudungga masih perlu tenaga perawat. Agar layanan bisa betul-betul dimaksimalkan,” harap Anik optimistis.

Jika mutu layanan RSU kudungga turun, maka rumah sakit tipe B yang disandang selama ini tidak mampu dipertahankan. Artinya, RSU kudungga terancam turun kelas. Padahal RSU Kudungga merupakan rumah sakit plat merah rujukan.

Dihubungi terpisah lewat via telepon terkait dana Rp 12 miliar, Pimpinan BPJS Keehatan Lia tidak tersambung, dan dikirimkan pesan singkat (short message service-SMS) tak ada jawaban balasan hingga berita ini ditulis. (baharsikki)

Baca Juga :