"PPTK Kadang Dipaksa Oknum Bikin Kuitansi Pembebasan Lahan"

KUTIM, KABARKALTIM. CO.ID- Penyelesaian masalah pembebasan lahan di wilayah Kabupaten

Yusuf Samuel.

Kutai Timur ruwet. “Ketika saya ditugaskan di Dinas Tata Ruang, banyak benang kusuk yang harus saya lurukan,” aku Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (DPLTR) Yusuf Samuel dalam rapat koordinasi yang dipimpim bupati Kutim.

Di ruang Meranti, Kantor Bupati Bukit Pelangi, Senin (13/8/2018) Yusuf Samuel menyatakan, pihaknya dalam melaksanakan tugas mengurusi masalah pembebasan tanah terkadang dibawa tekanan. “PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Red) kadang dipaksa oknum bikin kuitansi pembayaran lahan,” bebernya Yusuf menjawab arahan wakil bupati Kutim.

Wakil Bupati Kasmidi Bulang memerintahkan kepada semua pejabat Pemkab Kutim agar jangan terlalu mudah menerbitkan kuitansi. Khususnya, pada mereka yang mengaku punya tanah kena pembebasan. Karena ujunng-ujungnya, yang dibuat kelabakan adalah bupati, wakil bupati serta Sekretaris Kabupaten (Sekkab). “Sebelum terbitkan kuitansi pembayaran, sebaiknya koordinasi dahulu. Kalau kuitansi sudah dibuat, lantas uangnya tidak ada, ‘kan ini jadinya tambah repot. Koordinasi dahulu ‘lah,” imbaunya.

Kendati warga yang pegang kuitansi pembebasan lahan, tidak akan dibayar apabila belum ada surat perintah pembayaran (SPM) yang diterbitkan pejabat yang berwenang. “Kuitansi belum bisa diuangkan kalau belum ada SPM-nya,” tandas Yusuf Samuel.

Yusuf Samuel berhati-hati dalam upaya penyelesaian pembayaran tanah. Dia sebelum mengeluarkan rekomendasi lahan tanpa masalah, pihaknya terlebih dahulu cek langsung lokasi. Dalam cek langsung turun lapangan, DPLTR telah menemukan; Ada lahan yang diklaim warga, tapi sesungguhnya tanah itu tidak masuk kawasan yang akan dibebaskan. Dan, ada juga masalah tumpang tindih kepemilikan lahan.. Jadi kepala DPLTR tidak pernah mengizinkan bawahannya menerbitkan kuitansi pembayaran sebelum semuanya dikomunikasi dengan baik dan benar. (baharsikki)

Baca Juga :