Ada Orang Kaya Tercatat Terima Rastra

Warga Miskin Peserta BPJS Belum Pegang Kartu?

Irawansyah

SANGATTA, KABARKALTIM.CO.ID- Data penduduk miskin di Kutim belum akurat. Ada orang kaya yang tercatat terima jatah beras kesejahteraan (Rastra), dan sebaliknya, ada juga  orang miskin yang sejatinya mendapat Rastra tapi mereka tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Jamiatulkhair dalam pertemuan dipimpin bupati Kutim di ruang Meranti Kantor Bupati, Bukit Pelangi, Senin (30/7/2018).

Oleh karena  itu, penyalurkan Rastra di Kutim belum terlaksana semua dengan baik sesuai rencana. Sandaran misalnya, penduduk miskin di sana belum menerima jatah Rastra lantaran kendala gelombang laut tinggi. Sulit menyalurkan bantuan ke sana. Di Kecamatan Rantau Pulung, ada warga yang sesungguhnya sudah tidak berhak lagi mendapat jatah Rastra, tapi dia masih terdata selaku penerima. Dan, sSebaliknya. Sehingga camat setempat (Mulyono) tidak membagikan Rastra karena khawatir timbulkan masalah apabila menggunakan data yang ada.

Meskipun data penduduk yang ada “ by name by address” (sesuai nama dan alamat). Bagi warga kurang mampu ekonominya, dan tidak tercatat selaku penerima Rastra, maka mereka masih  bisa mendapat jatah Rastra  dengan cara menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Ini didasarkan pada surat keputusan bupati. 

Terpisah, Pimpinan Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Lia,  menyebutkan,  sebanyak 80.969 penduduk  Kutim yang tergolong miskin tercatat sebagai penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masing-masing 74.213 warga miskin yang iuran BPJS-nya dibayarkan (ditanggung) pemerintah pusat, dan 6.756 warga miskin yang iuran BPJS-nya dibayarkan Pemkab Kutim.

Yang 6.756 jiwa ini terdiri dari 4.000 warga yang menggunakan SKTM, serta 2.756 jiwa TK2D.

Pegawai honorer

Ketika Lia ditanya wartawan, “Apakah semua warga miskin yang tercatat sebagai peserta BPJS, sudah pegang kartu?”.

Lia menjawab melalui pesan singkat (SMS) “ Saya lagi ada urusan di rumah sakit. Nanti saya balik ke kantor, baru saya lihat,” jawabnya. Ketika di SMS ulang, Senin pagi (30/7/2018).  Tapi tak ada jawaban.  Ditelepon tidak nyambung.

Padahal Senin, 23 April 2018 dalam acara tertajuk “Coffee Morning” di ruang Meranti, Kantor Bupati Bukit Pelangi, Sekkab  Irawansyah menyampaikan, Rp 4 miliar uang APBD Kutim (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kutai Timur, Red) yang dialokasikan untuk membayar iuran BPJS kesehatan bagi warga miskin, termasuk pula honorer yang berstatus TK2D.

Sejumlah pegawai honorer Pemkab Kutim bertanya-tanya. Siapa mereka yang tercatat sebagai peserta JKN yang dikelola BPJS. Di Pemkab Kutim ada 8.000 lebih  pegawai TK2D. Pengurus Forum TK2D Kutim pun mengaku, belum pegang kartu BPJS Kesehatan. Ada apa?. (baharsikki)

Baca Juga :