 |
| Tampilkan penghargaan pembangunan. (baharsikki/kk) |
SANGATTA, KABARKALTIM.CO.ID- Sekretaris Kabupaten Kutai Timur (Sekkab
Kutim) Irawansyah mengintruksikan kepada Ketua Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Sumarjana menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait data
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) yang yang disampaikan bupati dinilai
dewan belum akurat.
“Kepada Bappeda,
data LKPj bupati segera dilengkapi.
Datanya, menurut dewan tidak akurat. Itu direkomendasi,” tegas Irawansyah dalam
rapat koordinasi di ruang Meranti, Kantor Bupati Bukit Pelangi, Senin
(23/4/2018).
Selang beberapa
menit kemudian, di ruangan yang sama ditampilkan aksi penyerahan
piagam
penghargaan pembangunan 2018 tanpa nomor yang diteken Gebernur Kaltim DR. Drs.
H Awang Faroek Ishak, MSi tertanggal
Samarinda, 2 April 2018. Aksi
penyerahan piagam penghargaan itu dari tangan Wakil Bupati Kasmidi Bulang
kepada Bupati Ismunandar disaksikan seisi ruangan pertemuan.
 |
| Piagam Penghargaan |
Piagam penghargaan
ini dari pemerintah provinsi Kaltim kepada Pemkab Kutim. Plakat serta piagam
penghargaan pembangunan ini sebagai bukti keberhasilan pembangunan yang telah
dicapai. Dan, penghargaan ini, bukan hanya hasil kerja dari seorang individu
saja, tapi ini merupakan hasil kerja bersama. Ini patut disyukuri dan
dibanggakan.
“Walaupun
bagaimana, kita sudah melakukan yang terbaik buat Kutai Timur. Namun kita juga
harus mengakui masih perlu upaya lebih
baik lagi ke depan,” imbuhnya.
Terpisah, warga
Kutim beragam komentar terkait piagam penghargaan pembangunan dari Pemprov. Kaltim kepada
Pemkab Kutim. Menurut warga yang sehari-hari menghirup udara Sangatta. “Penghargaan pembangunan yang diraih Kutim. Yang dinilai apanya. Insentif pegawai dipotong. Gaji TK2D
dikurangi. Janji kampanye untuk tiap desa senilai Rp 2 miliar sampai Rp 5
miliar, tidak terealisasi”.
Bahkan lanjut
mereka yang identitasnya tak mau ditulis. Pembangunan pelabuhan Kenyamukan
stagnan, belum juga selesai. Ironisnya lagi, APBD Kutim Rp 2 triliun lebih habis, dan Pemkab punya utang, tapi
pembangunan sektor riil dipertanyakan titik-titik lokasinya di mana? Jalan
darat yang merupakan tanggungjawab Pemkab Kutim banyak yang rusak. (ri)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar