Abdulloh : Pemkot Perlu Keterbukaan Pembangunan TPA Manggar
 |
| Pertemuan Kementerian PUPR dan DPRD Balikpapan (abram/kk) |
Dari DPRD langsung dipimpin Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh SSos didampingi Wakil Ketua Thohari Azis bersama anggota Mauliddin, Baharuddin Daeng Lala, H Rahmad Mulyono, Sekretaris Dewan Purnomo, Kabag Umum Makmur dan Hari Kuntoro. Tampak hadir pula dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Freddy (Kabag Pembangunan), Yayuk Puji Lestari, Andar Listiani, (DPMPT), Ariansyah (Bappeda) dan Ahmad Safei (DPU).
Masrianto menuturkan, kedatangan ke DPRD Balikpapan untuk melakukan sharing terkait pendampingan pembangunan pengelolaan TPA Manggar. Didampingi Nanan Abidin, Putut Marhayudi, (Kementerian PURR), Reghi Perdana (Bappenas), Nuris Wahyudi (Dirjen Cipta Karya) dan Muhammad Syaifullah ( Konsultan).
"Suatu kehormatan langsung diterima Ketua DPRD Balikpapan, sekakigus mengonsultasikan dan minta dukungannya pembangunan TPA Manggar. Kota Balikpapan dari tiga kota menjadi percontohan termasuk Batam dan Sidoarjo," kata Masrianto.
Abdulloh menjelaskan, pada prinsipnya DPRD Balikpapan mendukung pembangunan kerjasama antara pemarintah, swasta dan pemerintah Daerah. Abdulloh mengingatkan agar penyertaan modal akan disetor dalam bentuk pendampingan berharap lebih besar dari pemerintah pusat.
"Sehingga tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah. Terkait kerja sama pendampingan pembangunan TPA, DPRD tidak pernah diberikan informasi," tegas Abdulloh.
Masrianto menambahkan, bahwa nanti dilakukan pembicaran ulang terkait berapa besar modal yang akan dikeluarkan masing-masing, baik pusat, swasta maupun daerah, karena ini terkait bagi hasil apabila ada keuntungan atas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. "Inilah yang lagi berproses di kota Batam pembangunan pengelolaan TPA," jelasnya.
Sedangkan Thohari Azis meminta agar pendampingan pembangunan pengelolaan TPA Manggar dilakukan pihak pemerintah, swasta dan pemerintah daerah jangan sampai manambah beban pembayaran iuran bagi masyarakat.
Di akhir acara, Abdulloh memberikan apresiasi atas adanya program pemerintah pusat dan swasta berinvestasi ke Kota Balikpapan. Abdulloh segera melakukan pembentukan perda dan meminta adanya keterbukaan pemerintah kota terkait pendampingan pembangunan pengelolaan TPA Manggar. (ahe)
Baca Juga :
Memang sangat berat pengelolaan sampah di Indonesia. Karena masing2 kementerian bekerja sendiri (ego sektoral). PUPera juga ini sepertinya tidak memahami regulasi sampah secara komprehensif. Harusnya tinggalkan pola lama kelola sampah yang bertumpu pada TPA.
BalasHapus