 |
| Rapat paripurna DPRD Balikpapan (abram/kk) |
BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID-DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban fraksi-fraksi DPRD pendapat Walikota terhadap penyelenggaran raperda tentang penanggulangan bencana, ketenagakerjaan dan kemiskinan, Selasa (20/3/2018).
Wakil Ketua DPRD Sabaruddin mengatakan, yang perlu ditekankan dalam penanggulangan bencana adalah aspek pengurangan risiko bencana, bukan hanya tanggap darurat. "Manajemen pengurangan risiko bencana merupakan sistem perencanaan penanggulangan bencana dimulai dari pencegahan," jelas Sabaruddin.
Sabaruddin menambahkan terkait raperda ketenagakerjaan dan kemiskinan, bidang ketenagakerjaan perlu mendapatkan perhatian dan keberpihakan dari sekuruh sektor. "Penempatan tenaga kerja diharapkan dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja," kata dia.
Sementara juru bicara fraksi partai Golkar Padila meminta agar penyusunan raperda harus memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di Balikpapan dan disesuaikan Undang-undang yang berlaku. Padila juga mengusulkan raperda ketenagakerjan dan kemiskinan dipisahkan.
Sedangkan Juru bicara fraksi PDIP John Ismail mengatakan, agar disusun secara terpisah baik ketenagakerjaan maupun kemiskinan. Ia juga menyoroti tentang bantuan penanggulangan bencana agar diatur, agar tidak bertentangan dengan bantuan yang dilakukan oleh pusat.
Abdul Jabar juru bicara fraksi partai Gerindra menambahkan, ketenagakerjaan adalah masalah yang sangat kompleks dihadapi ke depan. "Kemiskinan mulai merambah maka kejahatan semakin meningkat, untuk itu diperlukan penanggulangan secara terpadu untuk mengentaskan kemiskinan. Ia meminta disusun secara terpisah baik ketenagakerjaan dan kemiskinan," tuturnya.
Fraksi Hanura melalui juru bicara Gajali mengatakan, perlu diperhatikan dari aspek penanggulangan bencana melalui pencegahan. Gajali juga meminta dalam pembahasan raperda selanjutnya agar memisahkan antara ketenagakerjan dan kemiskinan.
Selanjutnya Sri Hana juru bicara fraksi partai Demokrat mengatakan, permasalahan bencana alam yang datang dapat ditangani cepat dan tepat. Mengajak lembaga yang kapabel secara bersama-sama dapat membantu apabila terjadi bencana. Terkait ketenagakerjan agar dapat didominasi tenaga kerja lokal. Ia juga meminta agar raperda ketenagakerjaan dan kemiskinan dipisahkan.
Sandy Ardian juru bicara fraksi PKS mengatakan, dalam pembahasan selanjutnya raperda penanggulangan bencana harus dapat memberikan keamanan bagi masyarakat. Pengendalian lingkungan harus dikendalikan pada daerah yang padat penduduk agar dapat dilakukan pencegahan dini. Ia mengusulkan ketenagakerjaan harus memperhatikan tenaga lokal.
Terakhir fraksi Nasdem dan PPP melalui juru bicaranya Ruki Suheru mengusulkan, agar raperda ketenagakerjaan dan kemiskinan disusun secara terpisah agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. (ahe)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar