 |
| Wahyudi (beny/kk) |
Kebijakan ini berlaku mulai
tahun ajaran baru yang jatuh pada Juli 2017. Namun bagi sekolah yang belum
memiliki sumber daya dan sarana transportasi yang memadai, kebijakan ini
dilakukan secara bertahap.
Kepala SMAN 9 Balikpapan Wahyudi mengatakan, mengenai
sistem ini belum bisa diterapkan untuk semua sekolah. Sebab, sekolah yang
menerapkan sistem ini sebelumnya sudah harus menyiapkan sarana penunjang.
“Sekolah yang membuka full day school sejak awal sarana prasarananya siap.
Seperti tempat ibadah, fasilitas bermain, tempat makan, komplit,” kata Wahyudi
di ruang kerjanya pada saat ditemui kabarkaltim, Rabu(26/7/17)
Apalagi, ada juga sekolah yang double shift. Pagi
dipakai kelas satu, sedangkan siangnya kelas dua. Dengan demikian sekolah
seperti ini dipastikan belum siap mengikuti pola full day school.
“Untuk
sekolah reguler saja mereka sudah kekurangan ruangan. Mana mungkin dipaksakan full
day,” tuturnya.
Selain itu program kurikulum juga harus disesuaikan.
Bukan hanya anak tinggal di sekolah dengan jam yang diperpanjang. Karena malah
akan berdampak kebosanan pada guru dan siswa bisa jenuh.
“Semua harus
dituntaskan di sekolah, jadi anak jangan diberi pekerjaan rumah lagi,” ucapnya.
Kembali Ia mengatakan, penerapan full day school juga
harus ditunjang secara finansial. Apalagi saat ini kita tidak berani melakukan
pungutan, sudah dinyatakan pendidikan gratis. Dengan demikian, apakah makan
siswa akan dijamin oleh pemerintah atau ditanggung masing-masing.
Alasan SMAN 9 berketetapan dengan kondisi pertama non
PNS gajinya hanya Rp 1,5 juta yang sebelumnya hanpir Rp 3 juta berarti
harus rasional. "Maka saya buat 6 hari kerja, itu alasan utama, dan alasan kedua siswa kami memiliki rumah yang cukup jauh sehingga kalau pulang sore
dengan kendaraan yang langkah bahaya sekali buat siswa,” tandas Wahyudi. (beny)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar