 |
| Presiden Joko Widodo (Ist) |
KABARKALTM.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memblokir Telegram, karena menilai aplikasi media sosial (medsos) ini banyak memuat konten radikalisme dan digunakan sebagai sarana komunikasi oleh para kelompok teroris. Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah sudah lama mengamati medsos Telegram tersebut dan akhirnya memutuskan untuk memblokirnya.
"Pemerintah kan sudah mengamati, mengamati lama, dan kita ini mementingkan keamanan, keamanan negara, keamanan masyarakat, oleh sebab itu keputusan itu dilakukan," ujar Jokowi di hadapan wartawan saat dirinya usai meresmikan Akademi Bela Negara (ABN) di Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).
Presiden Jokowi menyebutkan, ada ribuan yang ditemukan dan dikategorikan mengganggu keamanan negara yang terdapat di medsos Telegram tersebut.
"Kalau memang tidak hanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ribuan yang ada di situ yang dikategorikan akan menganggu keamanan negara ini, menganggu keamanan masyarakat. Dan kita lihat aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa digunakan," kata Jokowi.
Penjelasan Menkominfo
 |
| Menkominfo Rudiantara (Foto: Setkab) |
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Telegram karena dianggap memuat banyak konten soal radikalisme. Pemblokiran Telegram tersebut hanya dilakukan terbatas pada versi web-nya.
"Yang kita blokir itu pada aplikasi di web," kata Menkominfo Rudiantara di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (15/7/17).
Di web Telegram, pihak Kemenkomnfo menemukan banyaknya konten yang terkait dengan terorisme. Rudi (-sapaan akrab Rudiantara) menyebutkan, ada sekitar 700 halaman yang terkait dengan konten tersebut.
"Ada ajakan membuat bom, bergabung dengan organisasi teroris," ujar Rudi.
Salah satu alasan utama beberapa kelompok radikal berpindah ke Telegram adalah karena aplikasi pesan itu susah terlacak.
"Fitur dari Telegram banyak, yang kami tutup versi web di komputer," pungkasnya.
Pendiri Telegram Akui Menyesal Abaikan Peringatan Pemerintah Indonesia
Pendiri aplikasi Telegram Pavel Durov mengakui menyesal mengabaikan peringatan Pemerintah Indonesia untuk memblokir konten-konten yang berisi ajakan radikalisme dan terorisme. Pavel Durov menawarkan tiga solusi ke Menkominfo Rudiantara.
Tawaran Durov itu datang setelah Pemerintah Indonesia melakukan pemblokiran terhadap aplikasi web Telegram, yang disinyalir menjadi sarana komunikasi bagi kelompok radikalis.
 |
| Pencipta Medsos Telegram Pavel Durov (Foto: Montoska) |
Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan mengakui, sudah mengetahui tiga solusi yang ditawarkan oleh Durov tersebut. Kemungkinan setelah adanya tawaran tiga solusi itu pemerintah juga akan membahasnya dengan Pavel Durov.
“Kemenkominfo akan bangun komunikasi intens dengan mereka (Telegram) membahas poin tersebut,” ujar Samuel, Minggu (16/7).
Samuel menambahkan, pembahasan lebih spesifik dari solusi tersebut juga ditekankan pada poin ketiga, yakni Telegram berjanji akan membentuk tim yang memiliki pengetahun tentang bahasa dan kultur Indonesia.
“(Jadi bahasan) khususnya pada poin ketiga,” katanya.
Sebelumnya pendiri Telegram Pavel Durov menawarkan tiga solusi kepada Kemenkominfo. Dia menyampaikan solusi tersebut melalui kanalnya di Telegram, Durov’s Channel.
Ini tiga langkah antisipatif yang ditawarkan Durov ke Pemerintah Indonesia, sebagai berikut:
1. Kami telah memblokir seluruh kanal yang berkaitan dengan terorisme seperti yang telah dilaporkan oleh Kemenkominfo.
2. Saya (Pavel Durov) mengirim email balik ke Kemenkominfo untuk membangun kanal komunikasi langsung. Itu akan membuat kami bekerja lebih efisien untuk mengidentifikasi dan memblokir propaganda teroris di masa depan.
3. Kami akan membangun tim yang memiliki pengetahuan tentang bahasa Indonesia dan kulturnya untuk menjadi moderator yang bisa memproses berbagai laporan terkait konten teroris dengan lebih cepat dan akurat. [*\maxor]
Editor: Max Oroh
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar