Masih Bergulir Pro-Kontra Perppu Ormas: Tapi, Apa Saja Isinya? Inilah Bagian Ketentuan yang Paling Signifikan...

Ilustrasi Dukung Perppu Ormas

KABARKALTIM.CO.ID - Belakangan ini marak diperdebatkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan baik itu sebelum dan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani dan menerbitkannya.

Berdasarkan salinan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, terdapat 5 pasal dalam UU Ormas sebelumnya yang diubah dan terdapat 18 pasal yang dihapus. Ada 5 pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang diubah oleh Perppu ini yaitu Pasal 1, 59, 60, 61, dan 62.

Pada pasal 1 Perppu ini antara lain mengubah pengertian ormas menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Menurut Perppu ini, ormas memiliki pengertian:

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DILARANG

Sedangkan perubahan yang paling signifikan ada pada Pasal 59, di mana sejumlah ketentuan tentang hal-hal yang dilarang dilakukan ormas semakin spesifik. Perubahan pada Pasal 59 itu berbunyi:

(1) Ormas dilarang:

a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;

b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau

c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:

a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;

c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau

d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;

b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam Perppu ini terlihat bahwa definisi dari ormas kini menjadi lebih tegas. Jika sebelumnya pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 berbunyi:

"Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."

Maka kini dipertegas dengan “dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Artinya Ormas harus patuh pada UUD 45, sifatnya final. Tidak boleh ada undang-undang lain atau Piagam Jakarta.

Selain itu kini Ormas dilarang menerima atau memberikan sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan aturan atau undang-undang. Termasuk mengumpulkan dana untuk partai politik.

Kemudian dari itu ormas juga dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama apapun yang dianut di Indonesia.

Ormas juga dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum dan sosial.

Ormas juga dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SANKSI

Untuk sanksi, kali ini lebih tegas selain sanksi administrasi. Perppu ini juga menuliskan sanksi pidana yang merupakan hal yang baru pada UU Ormas. Karena pada UU Ormas sebelumnya tak ada ketentuan ini, maka di antara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan satu bab, yaitu BAB XVIIA.

Bab baru tentang Ketentuan Pidana itu menyisipkan satu pasal di antara Pasal 82 dan Pasal 83, yakni Pasal 82A yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

MULAI BERLAKU

Perppu yang ditandatangani Presiden Jokowi ini efektif berlaku sejak diundangkan pada Senin 10 Juli 2017. Artinya, ke depan, aturan yang mengikat setiap ormas mengacu pada Perppu ini.

Kendati, pada Pasal Peralihan, Perppu ini menyebutkan pasal-pasal yang tidak dihapus atau diubah pada UU Ormas terdahulu tetap berlaku.

Dari pasal-pasal yang diubah tersebut, terlihat bahwa untuk membekukan atau membubarkan sebuah ormas, cukup melalui kementerian terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Tidak diperlukan lagi pengajuan atau permohoanan ke pengadilan seperti ketentuan sebelumnya.

Tetapi, untuk penjatuhan sanksi pidananya, tetap harus melalui pengadilan. Namun, sanksi yang dijatuhkan tak main-main, minimal 5 tahun dan maksimal mencapai 20 tahun. Ini khusus bagi yang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Kini payung hukumnya sudah ada dan sudah jelas, tinggal bagaimana tindak lanjut "law enforcement"; penegakan hukumnya. Mari kita berharap semoga Indonesia dapat menjadi damai serta dapat terhindar dari paham-paham radikal.

Editor: Max Oroh

Baca Juga :