 |
| Puguh Birowo (beny/kk) |
"Apabila ini dilanggar atau dipaksakan
nanti bisa berdampak ke sekolah atau bisa berdampak pada guru-guru
sertifikasinya,” kata Kepala SMN 1 Puguh Birowo MPd di ruang kerjanya,
Senin(12/06/17).
Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Balikpapan ingin mengupayakan agar bisa 36 per kelas, itu pun harus seizin pemerintah atau Kementrian Pendidikan.
"Hal ini bisa saja dipaksakan tapi
berdampak sertifikasi guru, akhirnya guru kecewa dan juga bisa berdampak dengan
BOS sekolah, bisa tidak turun atau turun hanya sebagian inikan bermasalah juga
buat sekolah,” kata Puguh yang juga sebagai Ketua MKKS tingkat SMP/MTs Kota Balikpapan.
Menurutnya aturan ini juga masih
digodok apakah 32 atau 36. "Kalau kita inginkan 32, di samping itu untuk
sinkronisasi dengan dapotik juga agar kualitas pembelajaran lebih baik
lagi,” harapnya.
"Untuk SMPN 1 sendiri,karena tahun lalu
keluar 11 rombel berarti masi bisa 11 rombel, namun itu semuanya ketergantungan
izin Dinas Pendidikan,”.
"Sebagai Ketua MKKS kita di rana kepala
sekolah negeri, terutama terus berkoordinasi, dan semua sekolah sudah memajukan
semua rombel-rombel siswa sekolahnya, bisa sesuai dengan yang kemarin
keluar,d isesuaikan 10 atau 11 rombel, cuma yang kita batasi adalah 11 rombel
siswa perkelas,kalau bisa 32 maksimal 36 tapi itupun tunggu izin dari
kementrian,kalau tidak ada ijin siap-siap dapat sangsi,” tegas Puguh.
Diharapkan kepada masyarakat
yang memahami artinya nama sekolah itu, tidak harus sekolah di sekolah tertentu,
semua sekolah sama, kualitasnya juga sama, tinggal kemampuan anak itu
sendiri, negeri atau swasta sama, swasta juga banyak yang memiliki prestasi seperti
negeri. (beny)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar