3 Bulan Tak Digaji, Non PNS SMAN 9 Menangis

Wahyudi (beny/kk)

BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID-Sempat muncul ke permukaan imbauan untuk mengurangi tenaga honorer pengajar di sekolah-sekolah yang ada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, namun hal itu tidak ada yang melaksanakan.

Salah satunya antaranya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Balikpapan yang berada di poros jalan Balikpapan-Samarinda Km 16, saat ini masih memiliki tenaga honor non PNS 12 orang. 

Kepala SMAN 9 Wahyudi mengatakan, pihaknya tidak melakukan pengurangan guru non PNS, memang ada tenaga TU sudah memundurkan diri atas kemauannya sendiri dengan alasan tidak menerima gaji lagi.  

"Jadi dari 4 orang tenaga administrasi tinggal 1 orang yang bertahan, dan ditambah 3 orang cleaning service juga memundurkan diri. Semua keluar atas permintaan diri masing-masing dengan alasan akan mencari pekerjaan lain,” kata Wahayudi pada saat ditemui kabarkaltim di ruang kerjanya, Selasa (4/4/2017). 

“Kalau menambah atau menerima lagi guru honor memang tidak. Tapi kami hanya bisa mempertahankan saja. Tidak mengeluarkan kembali lagi, semangat siswa semangat guru dibalik semangat ada tangisan non PNS yang sudah 3 bulan tidak menerima gaji honor. Sementara ini hanya mendapat pinjaman dari koperasi sekolah Rp 1 juta per bulan sedangkan gaji mereka di atas Rp 2 jutaan,” jelas Wahyudi. 

“Hal-hal seperti ini pembelajaran sekolah terganggu akibat mereka belum terima gaji honor. Solusinya sekolah membuat kebijakan, mereka mengajar 1 minggu, honor di SMAN 9 tanpa gaji selama 3 hari, yang 3 harinya mereka mencari di luar sekolah untuk melanjutkan kehidupannya,” tandasnya. 

Menurut Wahyudi untuk mengatasi kesulitan yang dialami sekolah di Balikpapan khususnya SMA/SMK, Pemkot sebenarnya mau  memberikan dana talangan tapi dengan syarat ada surat resmi dari Gubernur. 

”Kami mengharapkan dana bos dari pusat, kami punya murid di SMA 9 ada 816 siswa, yang dulu bisa menerima Rp 300 ribu/siswa/bulan pada saat normal, kemudian turun Rp 260 ribu/bulan /siswa dengan alasan masalah pemotongan 30%, malah sekarang ini morosot lebih jauh hanya menerima Rp 90/siswa/bulan. Sedangkan kita juga perlu honor guru non PNS, kemudian biaya air, listrik, ATK, Web, dan lainnya Rp 10 juta, akhirnya semangat yang sudah terjaga ini luntur,” tegas Wahyudi. 

"Ayolah provinsi paling tidak menjembatani memberi semangat, caranya mencari solusi secepatnya, ini pendidikan bukan seperti kantor, kalau kantor mesin tik bisa ditinggal kalau ini pendidikan, yang dihadapi manusia,” tutupnya.  (beny)

   

Baca Juga :