Andi Arafah: PLN Mesti Bekerja Profesional

Andi Arafah mengurai keluhan warga soal listrik. (baharsikki/kk)

SANGATTA,KABARKALTIM, CO.ID-  Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Andi Arafah mengharapkan petugas PLN (Perusahaan Listrik Negara, Red) untuk melaksanakan pekerjaan secara baik dan benar sesuai tuntunan perundang-undangan yang berlaku. Agar masyarakat tidak resah dengan layanan dari PLN. “PLN mesti bekerja profesional,” tandasnya.

Andi Arafah menyampaikan beberapa masalah kelistrikan dalam acara sosialisasi subsidi listrik daya 900 VA dari PLN Area Bontang-Sangatta yang dilangsungkan di lantai 2 ruang Arau, Kantor Bupati, Bukit Pelangi, Selasa (31/1/2017).

“Pulsa prabayar listrik. Kadang baru diisi tiga ratus ribu rupiah. Tapi sudah kurang tujuh puluh ribu. Gimana subsidinya. Apakah termasuk yang dibicarakan saat ini,” beber Andi Arafah.

Selain itu, mantan ketua Pemuda Panca Marga Kutim ini mengungkap pula soal byar pet listrik di Sangatta. Juga mengenai pemasangan listrik instalasi baru. “Kalau orangnya berduit, kadang baru tiang barakannya berdiri, tapi sudah menggantung KWH di situ.  Sementara kalau warga biasa memohon pemasangan listrik baru, bertahun-tahun menunggu. Itupun belum tentu dipasangkan. Bagaimana ini,” tanya Andi Arafah.

PLN juga harus mendoktrin rekanan (kontraktor) yang melakukan pemasangan listrik di rumah penduduk. Ini dimaksud agar layanan PLN terhadap pelanggan di masyarakat lebih maksimal. Jangan orang tertentu saja yang lebih duluan mendapat layanan listrik. Layanan PLN sebaiknya tidak hanya dinikmati orang berduit. Tapi warga berpenghasilan pas-pasan pun mendapat penerangan listrik yang memadai.

Sedangkan Asisten Manajer PLN Rayon Bontang Mujiono menyatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kelistrikan kepada warga.  Tahun ini, Sangatta-Kawasan Bukit Pelangi- Bengalon akan masuk dalam kelistrikan sistem mahakam. Oleh karena itu, perbaikan terus dilakukan guna memaksimalkan layanan kepada warga. Subsidi konsumen rumah tangga tepat sasaran terus digeliatkan. Agar dana yang dikumpul dari pelanggan non subsidi dibelanja untuk pembangunan jaringan listrik baru

.

Daya 900 VA yang disubdisi bayarnya Rp 586 per KWH. Sementara RI 900 VA yang dicabut subsidinya setara dengan daya 1.300 VA dengan tarif Rp 1.476 per KWH. “Ini yang perlu dipahami masyarakat,” kata Mujiono dalam sosialisasi dipimpin Sekkab Irawansyah.

Sekkab Kutim menyatakan, Kutim ini memiliki luas wilayah luas. Penduduknya masih tinggal berjauhan antar desa yang satu ke desa lainnya. Bahkan, beberapa desa di Kutim belum dialiri listrik dari PLN. Ini tantangan pembangunan kedepan. Sementara sesuai nawacita presiden RI Joko Widodo pembangunan Indonesia dari pinggiran. Ini bersinergi dengan visi misi bupati-wakil bupati Kutim. Yakni Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu (Gerbang Desa Madu). “Bukan membangun desa, tapi desa membangun. Dengan alokasi dana antar dua miliar sampai lima miliar rupiah per desa tiap tahun,”jelasnya. (ri)

Baca Juga :