Saber Pungli PPU Resmi Dikukuhkan Bupati

Kompol Nina :   Sasaran Utama Antisipasi Anggota di Ranah Pelayanan Publik

Pengukuhan Tim Saber Pungli PPU

PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID-Pengukuhan Tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dikukuhkan langsung Bupati PPU Yusran Aspar bertempat di ruang Rupat Catur Prasetya Mapolres PPU, Kamis (01/12/2016) pukul 08.00 Wita. 

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Kapolres PPU AKBP Teddy Ristiawan, Dandim 0913/PPU Letkol Czi Adi Suryanto, Sekda Tohar serta beberapa Kepala SKPD PPU. Wakapolres PPU Kompol Nina Ike Herawati diberi kepercayaan menjadi ketua pelaksana  tim satuan tugas (Satgas) Saber Pungli Kabupaten PPU. Tim Saber Pungli terdiri dari Kajari, Polres PPU, Pemda Kabupaten PPU serta Kodim 0913/PPU. Kegitan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan pengukuhan tim Satgas Saber Pungli. 

Kompol Nina Ike Herawati selaku ketua Satgas Saber Pungli saat dikonfirmasi pasca pengukuhan mengatakan bahwa untuk upaya dan pelaksanaan ke depan melakukan program pencegahan atau sosialisasi kepada masing-masing institusi, karena Tim ini sudah dibentuk di masing-masing institusi sehingga mengedepakan untu melakukan upaya pencegahan atau dengan kata lain dari sisi kelompok kerja melalui sosialisasi-sosialisasi menimalisir dari pungli-pungli khususnya di pelayanan publik. 

"Sasaran utamanya, kita mengantisipasi kepada anggota khususnya di ranah pelayanan publik sesuai SOP dan nanti jika seandainya ada temuan maka kita akan tindak lanjuti melalui penindakan dari Pokja yang ke depannya Pokja penindakan itu sendiri," kata Nina. 

Sementara ini target belum ada karena Satgas Saber Pungli ini baru dibentuk sehingga ke depan masih mensosialisasikan terlebih dahulu, dan upaya ke depan dibuat Call Center untuk pelayanan masyarakat terkait laporan-laporan yang mungkin dari anggota khususnya nanti pelayanan publik itu yang mengambil pungli itu sendiri. 

"Ke depannya nanti khususnya untuk pelabuhan klotok, ini kan ada Pokja yang namanya Pokja Intelegen, ketika pengelidikan itu memang sudah A1, kita akan kedepankan fungsi dari kelompok kerja dari penindakan itu sendiri, kalupun itu tertangkap dalam hal operasi tangkap tangan hal itu tentu kita akan tidak lanjut dan kita akan proses lebih lanjut," tambahnya. 

Sementera untuk penangkapan dalam hal terbuka atau tertutup menurut Nina akan menginformasikan melalui media minimal pihaknya bisa memberitahukan kepada masyarakat karena ini ada sebab dan akibatnya, sebab dan akibat itu melihat dari mayarakatnya itu terkait dengan hukum itu sendiri,jadi esadaran huku ketika masyarakat sudah mengerti dan sadar hukum tentunya akan mengetahui apa saja konsekuensi yang nantinya akan diterima baik dari petugas yang melaksanakan pelayanan mupun masyarakat itu sendiri. 

"Sangsi yang disiapkan jika ada temuan tertangkap tangan pastinya berdasarkan ketentuan keputusan Presiden nomor 87 tahun 2016, dan sementara kita tangani dengan tindakan korupsi itu sendiri, karena pungli itu termasuk suap atau korupsi, dan untuk Internal Polri sendiri saat ini masih kita sosialisasikan masing-masing Intitusi pemerintahan maupun kepolisian maupun TNI, kedepan masih kita sosialisasikan terlebih dahulu," tutur Nina. 

Sementara itu Bupati Penajam PPU Yusran Aspar saat dikonfirmasi pasca pengukuhan mengatakan bahwa tim Satgas Saber Pungli merupakan salah satu unit supaya kita bisa serius menangani pungli maka dibentuklah tim Satgas Saber Pungli. 

"Untuk memberatas pungli sebaiknya kita mencari akar masalah pungli itu sendiri, contoh pungli di jembatan timbang,hapus ajalah jembatan timbah itu? nyatalah gak ada pungli, lalu persoalannya apa jalan harus di bangun akar masalahnya disitu, inikan jalannya ecek-ecek dilewati mobil berat rusak, lalu dibentuklah jembatan timbang, akibatnya ya ada pungli, jadi akar masalahnya yang harus disentuh," kata Yusran. 

Tambah Yusran pungli juga bisa dikatakan dipengurusan tanah conto SKT,nanti kebijakan pemerintah daerah dan akan diskusikan, jika akar masalahnya itu merupakan pekerjaan berat di tingkat RT dan Kepala Desa, kita akan memberikan intensif, dan intesifnya seperti ada wujudnya dalam arti ada karya atau hasil, misalnya setiap SKT berapa insentifnya dan hapus pungli.

"Memang dulu ada pejabat PPAT berhak mendapatkan imbalan jasa sebesar 1,5%, dari nilai jual, hapus aja itu? sudahlah kasih aja insentif apakah insentif itu melalui dana desa, bisa sebenarnya, hilang itu pungli?,dulu ketika saya menguluarkan kebijakan KTP seumur hidup itu juga dalam rangka meringankan beban masyarakat serta menghapus pungli juga, coba kalau KTP gratis apa yang dipungli lagi? jadi akar masalahnya lah yang perlu dibenahi atau dihilangkan," tambah Yusran. (*/tim kk)

Baca Juga :