Catatan : Subur Priono (Humas
6)
Sejak dilantik sebagai Pejabat
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Tahun 2002 lalu, H. Yusran Aspar, dalam waktu yang singkat,
sekitar 1 tahun 1 bulan telah berhasil menjadikan Kabupaten PPU menjadi
Kabupaten Definitif. Bahkan dari catatan yang ada, ini merupakan proses
tercepat dalam pembentukan kabupaten baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
Selanjutnya Yusran Aspar terpilih sebagai bupati pertama tahun 2003-2008 saat
itu.
 |
| Kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten PPU |
Ketika awal
kepemimpinannya itu, dapat dikatakan membangun sebuah daerah dari angka nol.
Namun akhirnya kemasyarakatan semakin terlihat jelas. Berangkat dari
segala keterbatasan sebagai kabupaten
baru di Kaltim saat itu telah berhasil membangun berbagai fasilitas pembangunan
daerah yang ada antara lain adalah kompleks perkantoran sebagai pusat pelayanan
pemerintahan yang representatif dalam satu kawasan yang tertata rapi. Terobosan
ini patut mendapatkan apresiasi karena memiliki pandangan jauh ke depan dan
sangat tepat dalam mengambil keputusan.
“Ketika itu
jika perencanaan pembangunan fasilitas gedung perkantoran kita tidak tepat bisa
saja tidak seperti saat ini. Misalkan, mungkin kantor bupati menggunakan atap
sirap, itu dapat saja dilakukan dengan alasan ciri khas daerah. Atau kantor
bupati berada di wilayah Silkar, kantor DPRD PPU di wilayah Penajam dan
sebagainya. Jika itu terjadi, tentu kini akan menyulitkan masyarakat dalam
suatu urusan dan menyulitkan kita semua tentunya,“ terang Yusran Aspar dalam
satu kesempatan.
Namun kini
semua patut bersyukur dan itu tidak terjadi. Melalui gagasan dan perencanaan
Bupati Yusran Aspar yang begitu cemerlang, kompleks perkantoran kini tertata
rapi dengan tatanan dan gaya modern yang tidak akan tertinggal oleh kemajuan
jaman kedepan. Berada di lokasi yang strategis dalam satu komplek perkantoran,
menjadikan pelayanan kepada masyarakat semakin mudah dan terjangkau.
Di awal
kepemimpinannya ini juga, Yusran Aspar telah mampu menciptakan berbagai gagasan yang langsung bersentuhan dengan
masyarakat. Salah satunya dalah melalui program sawit rakyat seluas 2.000
hektare setiap tahun melalui APBD dimasing-masing kecamatan yang ada di
Kabupaten PPU. Program ini sejak saat itu terus berkembang, bahkan kini
tercatat telah lebih dari 48 ribu sawit rakyat yang ada di Kabupaten PPU.
Kemudian
di bidang peternakan, secara terencana dan konsisten diprogramkan melalui
APBD pengadaan sapi bibit. Dirinya
bahkan saat itu konsisten ingin menjadikan Kabupaten PPU swasembada daging dan alhamdulillah sekarang telah melampaui
target populasi yang diinginkan.
Semula
pengadaan sapi hanya berjumlah sekitar 4.000 ekor kini jumlah sapi bantuan
pemerintah daerah lebih dari 17.000 ekor di PPU. Akhirnya target 10.000 ekor
yang diharapkan telah melampaui batas. Kemudian budidaya sapi ini terus
dikembangkan melalui berbagai pola, antara lain sapi yang diintegrasikan dengan
perkebunan kelapa sawit, melalui pola kandang di Trunen Kecamatan Sepaku dan
pengembangan melalui pola gaduh yang dilakukan oleh warga.
Di bidang
perikanan, baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya, juga menunjukan
kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan sentuhan-sentuhan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah melaluki APBD setiap tahun dilakukan secara
konsisten dan terencana. Nelayan yang ada di PPU selalu mendapat kemudahan
dengan berbagai fasilitas bantuan dari pemerintah daerah seperti berupa kapal
tangkap, mesin kapal, jaring alat tangkap ikan, keramba jaring apung, rumpon
cerdas, apartemen ikan dan sebagainya.
Melalui
berbagai prestasi yang telah dibangun oleh pemerintah kabupaten PPU tersebut,
kini daerah ini menjadi salah satu lumbung pangan di provinsi Kaltim, karena
sentuhan-sentuhan terencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain
seperti infrastruktur jalan desa, jalan usaha tani , jalan produksi, irigasi,
alsintan dan sebagainya.
Untuk
mendukung kegiatan-kegiatan produktif tersebut dan memudahkan masyarakat agar
mendapatkan pembiayaan dengan bunga yang sangat murah, pemerintah daerah pada
tahun 2004 lalu juga telah mengeluarkan
kredit penguatan modal UMK, yang bekerja sama dengan BPD Cabang Penajam dengan
bungga hanya 6 persenper tahun.
Tidak cukup
sampai disitu, pemerintah daerah juga bekerja sama dengan Bank Pengkreditan
Rakyat Ibaduhrahman pada tahun 2005 lalu yang ditujukan untuk UKM dan petani
dengan bunga hanya 5 persen yang telah digulirkan jauh sebelum program KUR pada
2007 diluncurkan oleh pemerintah pusat dan sekarang akan dikembangkan untuk
fasilitas kredit infrastruktur desa.
Berbagai
program bupati tersebut memang patut diberikan acungan jempol dan sangat tepat
jika dijadikan percontohan bagi daerah lain khususnya di kaltim dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. (bersambung).
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar