Warga Ancam Duduki Lahan PT KMS

Minta Hak-hak Warga Diselesaikan oleh Perusahaan 

Warga meminta hak-hak dipenuhi PT KMS (haru/kk)

PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID-Ratusan warga melakukan aksi demo di depan Kantor Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), Senin (5/9/2016). Aksi yang berlangsung tanpa ada kekerasan itu dijaga sekita 200 pasukan Brimob gabungan dari Paser, PPU dan Balikpapan hingga Satpol PP. Aksi demonstrasi berpangkal menuntut PT Kebun Mandiri Sejahtera (KMS) menindaklanjuti hasil kesepakatan terkait lahan warga.
 

Perwakilan warga, Rohman Wahyudi mengatakan, pihak perusahaan tidak pernah memberikan data tentang asal-usul perolehan Hak Guna Usaha (HGU) mereka. Perlu diketahui, ketika perusahaan pertama kali berdiri beberapa puluh tahun lalu terdapat perjanjian tentang lahan warga yang dimanfaatkan PT KMS untuk memproduksi karet dan kapas. Seiring waktu berjalan luasan penggarapan lahan menjadi 6 ribu hektare. Dan sudah ada beberapa warga yang dibayarkan atas pergantian lahan. 

Aparat Polres PPU memeriksa swarga yang masuk kantor Bupati (haru/kk)

Saat ini warga mendesak PT KMS untuk memberikan data dan dokumen terkait lahan yang telah digarap. Kasus ini mirip bom waktu. Lama tak terdengar namun tiba-tiba terangkat. Pemkab sempat memediasi dengan melahirkan Tim Pokja. Namun hingga saat ini dianggap warga tidak ada keseriusan orang-orang di dalamnya untuk memecahkan masalah.

Menurut Rohman, ada dua tuntutan dialamatkan ke Pemkab selaku pemediasi, yakni pertama meminta Bupati PPU mengeluarkan surat penghentian kegiatan PT KMS sampai direalisasikannya pembayaran atas lahan masyarakat yang hingga saat ini belum dibebaskan. 

"Ada juga yang belum dibayar," terangnya.  

Ia juga meminta dalam rentang waktu tiga hari jika Bupati PPU tidak mengeluarkan surat atau merespon maka masyarakat selaku pemilik lahan akan menduduki lahan. 

Bupati Yusran Aspar dan Kapolres Teddy menerima aspirasi warga (haru/kk)

"Kami akan hentikan seluruh aktivitas PT KMS. Sampai adanya penyelesaian hak-hak kami oleh perusahaan. Kami juga kasih waktu 30 hari lanjutan bila tak ada itikad baik maka lahan kami ambil kembali," tegasnya.  

 

Adapun hasil kesepakatan atau berita acara hasil tuntutan masyarakat terhadap PT KMS di antaranya: pembayaran ganti rugi lahan sebagian masyarakat yang berada di areal HGU PT KMS berdasarkan data yang masuk ke Pokja Fasilitas dan klarifikasi pembebasan lahan PT. KMS minta segera diselesaikan dan program CSR PT KMS selama ini kurang tepat sasaran diharapkan program tersebut ke depan dapat menyentuh langsung kepada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan.

Terkait dengan poin tersebut Pemkab  PPU dan DPRD PPU akan bersurat kepada menajemen KMS untuk segera menjawab tuntutan tersebut paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya surat. Apabila dalam masa waktu yang ditentukan tidak ada jawaban dari KMS maka masyarakat akan menduduki lokasi tanah tuntutan yang dituntut dengan terlebih dahulu memberitahukan rencana kegiatan ke Polres PPU.

Dalam berita acara tersebut ditandatangani oleh pihak perwakilan masyarakat, perwakilan PT.KMS dan Bupati PPU serta Koordinator Pokja Fasilitasi Klarifikasi pembebasan lahan PT.KMS. (hmd)

Baca Juga :