Syahruddin : Alat UPT PU Jangan Dikomersialkan

 Alimuddin : Saya akan Pelajari, jika Terbukti Salah maka Ada Sanksi

Lahan di RT 22 Waru, PPU

PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID-Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syahruddin M Noor mengatakan, jika alat UPT Pekerjaan Umum Kecamatan Waru dikomersilkan atau disewakan untuk melakukan land clearing untuk pengerjaan lahan perumahan di RT 22 Kelurahan Waru Kecamatan waru Kabupaten PPU, sedangkan alat UPT-PU Kecamatan tersebut seharusnya tidak boleh disewakan karena diperuntukkan untuk mengerjakan usulan masyarakat. 

Syahruddin mengatakan kepada kabarkaltim.co.id  Senin (5/9/2016) di ruang kerjanya, jika  kegiatan tersebut persis di belakang rumahnya. Dan masyarakat menanyakan kepadanya siapa yang mempunyai kegiatan tersebut. 

Alat berat milik UPT PU

"Masyarakat menanyakan proyek perumahan tersebut milik siapa, mereka menyangka itu proyek milik saya, tetapi saya katakan itu bukan milik saya, perlu diketahui alat UPT-PU tersebut masih dipergunakan di Desa Apiapi tetapi dipindahkan ke lokasi tersebut," kata Syahruddin. 

"Itu kan proyek perumahan bukan proposal perkebunan atau pembuatan jalan baru, jika itu pembangunan jalan akses baru tidak melebihi 10 meter, kita paham lah masalah itu, jika ingin mengambil manfaat atau keuntungan dari situ tolong jangan kelewatan atau terlalu karena UPT-PU itu diciptakan untuk masyarakat jangan dijadikan kepentingan tertentu dan diberikan kepada pemodal karena itu salah," tambahnya.

Ia mengimbau kepada Kepala Dinas Pekerjaaan Umum untuk meninjau lokasi tersebut karena proposal yang diajukan oleh Ketua RT 22 kepada UPT-PU Kecamatan Waru proposal pengerjaan pembuatan jalan akses  baru, sedangkan fakta di lapangan beda dengan apa yang di proposal yakni pengerjaan lahan kavlingan atau perumahan.

"Fakta di lapangan itu lahan perumahan bukan  pengerjaan jalan, saya tahu betul karena lokasi tersebut persis di belakang rumah saya, jadi terbukti jika UPT-PU telah menyalahi aturan, telah menyewakan alat tersebut karena tidak mungkin UPT-PU mengerjakan lahan seluas itu tanpa bayaran, bodoh lah mereka menghabiskan bahan bakar anggaran pemerintah tanpa bayaran di luar prosedur," lanjut Syahruddin.

Seperti yang diketahui surat permohonan Ketua RT 22 Kelurahan Waru Nomor: 063/RT/V/2016 tertuang permohonan pembukaan akses jalan baru di wilayah RT 22 dengan bantuan pengerahan alat buldozer. 

Hal sama dengan rekomendasi Kelurahan Waru Nomor :451.2/18/Lur/V/2016 jika permohonan penyerahan buldozer guna membuka akses jalan, sementara Lurah Waru Firman Usman saat dikonfirmasi media ini mengatakan bahwa ia tidak tahu jika lokasi tersebut disalahgunakan dan tidak sesuai dengan pengajuan proposal.  

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Alimuddin mengatakan jika UPT-PU dikomersialkan  dan terbukti pihaknya akan jatuhkan sanksi sesuai ketentuan. "Saya akan pelajari dulu, karena masalahnya saat ini saya masih di Jakarta bersama Kadis Kehutanan terkait jalan Rico - Bongan yang akan dibangun untuk memperpendek jarak ke Kabupaten Kutai Barat," kata Alimuddin. 

"Sepanjang ini kita on the track saja, ada proposal, survei dan tindak lanjut dan hari Rabu saya akan rapat di UPT-PU Kecamatan Waru untuk lihat kondisi ini, seperti apa sebenarnya, kalau salah pasti kami akan memberikan sanksi," tuturnya. (hmd)

Baca Juga :