Sebuah Perenungan untuk Kita Semua : Tsunami Anggaran di Kaltim

Ilustrasi krisis keuangan (net)

KEUANGAN  pemerintah bukan lagi siaga 1, tapi sudah siaga 1/2 sejak April tahun lalu. Kalau sekarang mungkin siaga 1/4. Sudah defisit bin kronis dari Pemerintah Pusat hingga daerah dan dampaknya makin melebar ke mana-mana.

 

Ya mungkin gara-gara ambisi-ambisi Pemerintah Pusat seluruhnya terimbas. Pemerintah Pusat sudah mengabaikan dampak makro ekonomi yang diabaikan dengan dalih pembangunan infrastruktur yang massif sebagai wujud keberhasilan pembangunan, padahal ekonomi stabil juga merupakan hasil pembangunan yang luar biasa. 

Ibarat pengen rumah besar, beli mobil mewah dll, tetapi uang tidak dihitung cukup apa tidak. Judulnya maksa, modalnya yakin bisa.Sehingga jargon Uangnya Ada Yang Penting Mau Kerja. Pertama-tama pinjam sana-sini, lalu mengambil hak warga (soal naikkan harga BBM kan mengambil hak subsidi rakyat itu). Kemudian beralibi kepada kolega biar tetap dapat pinjaman tunai (tax amnesty, repatriasi, bla bla bla...).

Juga palak saudara (uang daerah kemudian disikat juga). Walhasil rumah cuma jadi gambar sketsa, mobil ditarik dealer, kreditur nagih-nagih, tetangga dirugikan, kolega tak dapat kepastian, saudara naik pitam. Berakhir dengan angan-angan, akibat nafsu besar tenaga kurang. Ini-itu tidak dihitung matang-matang pakai kalkulator, melainkan pakai perasaan Konsep ekonomi paling dasar dilupakan. 

Jangan besar pasak daripada tiang! Kendalikan pengeluaranmu! Hitung arus masuk dan keluar, harus surplus setidaknya balance. Pangkalnya, kebijakan ajaib yang super optimis, lalu itu menghambat arus investasi, kemudian mematikan bisnis pelan-pelan, akhirnya sedikit sekali dapat uang karena perekonomian berjalan pincang. Intinya tidak bisa kerja benar, tidak bisa cari uang, begitu saja, karen outputnya tak terbantahkan. 

Persoalan di pemerintahan-pemerintah yang lalu adalah soal pembangunan yang dikorupsi dan bla bla bla sehingga pembangunannya tidak maksimal.

Kalau di pemerintahan yang sekarang persoalannya lebih mendasar lagi, karena belum masuk ke tahap pembangunan, baru soal cari uang buat modal pembangunan, itu pun gagal. Yang masalah ini sektor keuangan yang sangat rumit, penting bin vital. Buat rumah tangga saja penting apalagi buat  negara sebesar Indonesia. 

Dampaknya, lupakan pembangunan, lupakan yang sekadar dikatakan cukup anggaran, jadi lupakan roda pemerintahan berputar tak timpang, bahkan sekarang lupakan tidur nyenyak. Hai Pemerintah Pusat! Itu jika kalian bertanggung jawab terhadap nasib rakyat, kalau tidak, ya pasti kembali cuma mikirin soal kampanye ke depan biar bisa terpilih kembali. Semua merasa lancar hingga akhir tahun lalu di Pemerintah Daerah terutama yang sangat menggantungkan diri dengan dana bagi hasil migas mulai terguncang, karena seiring dengan harga minyak yang belum membaik maka mulai bergelimpangan perusahaan batubara dan minyak di banyak daerah.

Akhirnya target perolehan dana bagi hasil minyak tidak tercapai. paling sial adalah daerah yang masih belum siap merubah industri ekstraktif menjadi industri hilir yang padat tenaga kerja, hanya mengandalkan hasil alam ternyata bukan jawaban. 

Pengembangan kawasan industri di luar Jawa adalah keniscayaan dengan sulitnya regulasi terkait pengembangan kawasan industri plus persoalan hak atas tanah yg menjadi momok dari proses pembangunan industri. Kaltim adalah daerah yang terpukul parah saat ini karena tsunami anggaran. 

Hampir separo anggaran baik di level Provinsi menjadi hilang dan di Kabupaten/Kota menjadi hilang, pembangunan tentu saja adalah hal mustahil yang bisa dilakukan dengan kendala tidak tersedianya dana. Fasilitasi pinjaman daerah juga bukan hal mudah yang bisa dilakukan sementara dana daerah terbatas padahal yang dibangun adalah fasilitas publik yang penting dan urgen. 

Saran Pak Susilo Bambang Yudhoyono dengan strategi Keep Buying Strategi yang pernah disampaikan ke Presiden Jokowi harusnya menjadi perhatian yang cukup karena merupakan success story bagaimana menahan gempuran krisis dengan cara memberikan peluang baik dari Aparatur Negara maupun masyarakat miskin agar tetap bisa membeli baik kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan lain sehingga program safety net ala SBY dulu lahir dari Raskin hingga pemberian uang kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan BBM, disiplin fiskal melalui tangan dingin Budiyono dilakukan sehingga ekonomi dijaga tetap stabil sehingga investasi bisa masuk melalui banyak jalur dengan aman dan tenang terutama di bursa saham, kebijakan pembangunan dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. 

Sekarang ketika sekelas Aparatur Negara saja kesulitan memberikan gaji dan insentif maka keep buying strategi menjadi hal mustahil ditambah kontraktor lokal tidak ada peluang mengerjakan proyek Pemerintah Daerah. Pemerintah harusnya memikir ulang konsep pembangunan dengan mulai memberikan Pemerintah Daerah wewenang lebih besar soal pembangunan infrastruktur dan mengubah pola pembangunan sentralistis dengan pola Kementerian Pekerjaan Umum menjadi pola baru yang memberikan wewenang penuh ke Daerah dengan tentu saja arahan yang jelas soal prioritas infrastruktur yang akan dibangun, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bukan tidak bisa mengerjakan tetapi tidak dibekali uang yang cukup buat bekerja. 

Hal ini ditambah lagi dengan  Birokrasi pusat seperti Dinosaurus yang rakus bergerak lamban mestinya banyak yang perlu dipangkas/dihilangkan untuk mengurangi beban APBN, bukannya memangkas dana transfer ke daerah yang merupakan tindakan yang konyol dan tidak memperhitungkan dampak yang ditimbulkan secara masif seperti gelombangnya Tsunami, kenapa analogi tsunami yang digunakan karena kejadian di Aceh dan Sumatera Utara dengan tsunaminya menghancurkan banyak hal yang untuk membangun butuh hampir Rp 42.7 T untuk membangun ulang, dengan asumsi per tahun Kaltim hilang anggaran hilang separuh dari provinsi dan semua kabupaten kota maka hampir 30 T uang Kaltim hilang yang artinya peluang warga Kaltim menikmati jalan yang bagus, air bersih, bendungan menjadi hilang dalam sekejap, karena problem fiskal yang salah jalan. SALAM KRISIS. (tim kabarkaltim)

Baca Juga :