Paceklik, Pemkab Kutim Kelimpungan

SANGATTA,KABARKALTIM.CO.ID- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur (APBD Kutim) 2015 silam senilai Rp 3,6 triliun.  Tapi tahun 2016 ini  dipangkas sekira Rp 1, 5 triliun dari proyeksi APBD Kutim Rp 2,6 triliun.  Berarti dana APBD Kutim yang bisa dikelola Pemkab tersisa Rp 1,1 triliun

Ir. H. Ismunandar, MT. (bahar sikki/kk)

Dana Rp 1,1 trilun tersebut diperuntukan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

"Pemkab Kutim saat ini sudah berutang belanja senilai delapan ratus miliar rupiah. Insya Allah tahun depan (2017), utang belanja dibayar," kata Bupati Ismunandar dalam rapat koordinasi yang dilangsungkan di lantai 1 ruang Meranti, kantornya, kawasan pusat perkantoran Bukit Pelangi, Senin pagi (27/9/2016).  

Untuk menyikapi defisit APBD Kutim tersebut diperlukan langkah invetarisasi semua kegiatan Pemkab yang dibiayai pemerintah. Mana kegiatan prioritas tetap dilanjutkan pelaksanaannya, dan mana kegiatan dihentikan. Dinas Pekerjaan Umum perlu mendata proyek yang mendesak untuk dibayar,. Dan, kalau  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,yang mendesak dibayar nilainya sekira Rp 91 miliar.

Kalau proyek sifatnya Penunjukan Langsung (PL), atau proyek nilainya di atas Rp 1 miliar, itu semua diinventarisasi. Proyek PL ini kadang seorang tapi punya belasan paket. Ini juga dicatat, mana kontraktor yang menggunakan 'undang-undang pokoknya', dan mana kontraktor yang masih sabar memahami kondisi keuangan daerah. "Kadang ada kontraktor marah-marah. Kadang juga menggunakan pihak ketiga untuk menagih utang ke pemerintah. Ini semua dicatat,dan diantisipasi kemungkinan negatif terjadi sebagai akibat dari kondisi kurangnya dana pemkab tersebut,"perintah bupati Kutim.

Honor dan gaji pegawai tetap dibayarkan. kecuali, perjalanan dinas sebaiknya dikurangi. Kalau tahun-tahun sebelumnya kegiatan studi banding di pulau Jawa, seperti Malang dan Jogyakarta. Tahun ini (2016) digelar di sini saja (Kutim).Tidak perlu pergi jauh-jauh. Soal defisit anggaran ini bukan hanya Kutim yang alami, tapi situasi ekonomi republik Indonesia memang paceklik. Untuk itu, Bappeda harus memantapkan realisasi janji kampanye untuk mengalokasikan dana anggaran Rp 2 -5 miliar tiap desa Untuk 133 desa diperlukan dana sekira Rp 300-an miliar.

Selanjutnya, Pemkab Kutim mewacanakan menempuh langkah menarik depositionya di Bankaltim untuk dipindahkan ke BRI. Karena Bankaltim sendiri menurut bupati Kutim, tak sudi memberi pinjaman modal untuk digunakan mengatasi krisis keuangan di daerah ini.Kalau BRI Kalsel bersedia memberi pinjaman modal dengan syarat, dana Pemkab Kutim yang ada di Bankaltim dipindahkan ke bank BRI. "Ini perlu kajian baik-buruknya, atau untung ruginya bila ini dilakukan," harap Ismunandar.  

Dan, yang perlu juga dikaji lanjut bupati Kutim, adalah besaran dana operasional tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kalau itu terbaik, maka kemungkinan tiap SKPD kategori A mendapat alokasi dana operasional kisaran Rp 1 miliar. SPKD kategori B mendapat dana operasional sekira Rp 7.50 juta, dan SKPD kelas C mendapat dana operasional Rp 500 juta tahun ini. Terkecuali, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaaan Umum, Dinas Kesehatan serta Dinas Pertanian dan Peternakan tetap mendapat porsi lebih. (ri)

Baca Juga :