Ismunandar.(bahar sikki/kk) |
SANGATTA,KABARKALTIM.CO.ID- Bupati Ismuanandar mengatakan, saat ini kondisi keuangan Pemkab Kutim dalam masa posisi sulit. Untuk itu, semua pekerjaan proyek dihentikan sementara, sambil menunggu usainya tim bekerja merekapitulaisi anggaran.
Penghitungan kemampuan keuangan daerah masih sedang berjalan. Rasionalisasi anggaran dilakukan demi mewujudkan pelaksanaan program Gerbang Desa Madu secara fokus dan tuntas dengan tetap mengutamakan skala prioritas.
Salah satu program yang dananya dipotong lanjut bupati Kutim, adalah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD ini dipangkas 70 persen tiap desa. Yang tetap dicairkan ADD-nya hanya 30 persen saja. Dana 30 persen ini digunakan untuk biaya operasional desa seperti honorer kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sebagainya.
Untuk pembangunan pemberdayaan desa yang anggarannya dari ADD berupa pekerjaan proyek sebaiknya ditunda dulu. Termasuk pula pekerjaan dana proyek besar disetop dulu. Kecuali proyek besar ini terus dikerja dengan syarat ada berita acara kesepakatan antara kontraktor dengan pemerintah terkait, bahwa pembayaran proyek dilakukan tahun 2017 nanti.
"Para camat segera sampaikan ini kepada semua kepala desa di masing-masing wilayah pemerintahannya, bahwa ADD yang bisa dicairkan hanya tiga puluh persen dari total ADD yang telah direncanakan tahun 2016 ini," perintah Ismunandar secara lisan kepada para camat yang hadir dalam rapat koordinasi di ruang Meranti, kantornya, Bukit Pelangi, Senin (5/9/2016).
Camat Rudi Baswan menyebutkan, Bengalon terdiri dari 11 desa. Pembayaran triwulan pertama untuk ADD sudah 100 persen sudah cair. "Cuma pemotongan dana tersebut yang mana," tanyanya.
Menurut Rudi Baswan, sumber dana pembangunan desa, ada dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim berupa ADD. Ada dari pemerintah provinsi Kaltim untuk pembangunan desa tertinggal. Dan, ada dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) disalurkan melalui Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Bantuan dana desa tertinggal di Kecamatan Bengalon dari provinsi Kaltim senilai Rp 130 juta. ADD dan dana desa untuk biaya pembangunan di desa nilai sekira Rp 128 miliar tiap tahun. ADD yang diterima tiap desa antara Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar. (ri)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar