DPRD PPU Pertanyakan Potensi Pendapatan Daerah

Syahruddin M Noor

PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) mempertanyakan potensi pendapatan daerah yang menjadi acuan nilai besaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) perubahan tahun ini. Pasalnya jumlah APBD perubahan diperkirakan lebih tinggi dibandingan anggaran murni tahun 2016.

Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara Syahrudin M Noor menyatakan kepada kabarkaltim.co.id, Senin (8/8/2016), jika potensi pendapatan sebesar Rp 300 miliar tersebut riil, maka dapat dimanfaatkan untuk menutup defisit keuangan daerah yang saat ini terjadi. 

"Jika potensi pendapatan sebesar Rp 300 milliar itu rill, maka dapat dimanfaatkan untuk menutupi defisit keuangan yang saat ini terjadi," kata Syahruddin.

"Kami  masih akan mempertanyakan kejelasan potensi pendapatan itu kepada dinas terkait, yakni kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), selain itu kami akan berkoordinasi dengan badan pengelola keuangan provinsi,  apakah dapat dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun ini," lanjut Syahruddin.

"Waktu pembahasan untuk penetapan anggaran perubahan juga semakin sempit, yakni setidaknya pada Oktober mendatang. Selain itu, masuknya dana dari sektor BPHTB tersebut dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan proyek-proyek multiyears yang saat ini tertunda. Sehingga, nilai kontrak pembangunan infrastruktur daerah yang belum terbayarkan sebesar Rp 800 miliar dapat dicicil,".

Seperti diberitakan sebelumnya oleh media ini, Kepala BPKD Haeran Yusni mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diprediksi lebih besar dibanding anggaran murni pada tahun 2016 ini. Dari Rp 1,4 triliun APBD murni di tahun 2016 menjadi Rp 1,7 triliun di anggaran perubahan.

Lebih tingginya anggaran perubahan jika dibanding anggaran murni tersebut dikarenakan adanya penerimaan dana bagi hasil migas dan sisa-sisa pembayaran dari tahun sebelumnya termasuk realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai Rp 300 miliar.

Anggaran perubahan itu lebih besar, itu dikarenakan adanya penerimaan dana bagi hasil migas dan sisa-sisa pembayaran dari tahun sebelumnya termasuk PAD dan diperkirakan mencapai Rp 300 milliar. 

Kendati demikian dirinya tidak menyebut komposisi anggaran dalam APBD tersebut meski dalam tahap pembahasan ,namun diperkirakan peningkatan dari sektor pajak dan retribusi daerah juga mendorong naiknya nilai APBD perubahan tahun ini. Peningkatan anggaran ini juga dari sektor pajak dan retribusi daerah dan juga kami mondorong naiknya nilai APBD perubahan ini.

Meski belum ditetapkan  namun APBD perubahan diperkirakan sebesar Rp 1,7 triliun, sementara APBD murni kabupaten PPU tahun ini ditetapkan sebesar Rp 1,425 triliun. Lebih tingginya nilai APBD P tersebut,  diprediksi karena naiknya pendapatan dari sektor BPHTB dan sisa sisa kewajiban pembayaran pajak dan retribusi dari tahun tahun sebelumnya. (hmd)

Baca Juga :