Tidak Terawat, Warga Keluhkan Bozem BDS 2

Edy Supardi : Pemkot Harus Memperhatikan dan Turun ke Lapangan

Bozem di Perumahan BDS 2 tidak terawat, dharapkan warga ada perhatian.

BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID-Setiap pengembang wajib membangun bendungan pengendali (bendali), dimana pembangunan bendali sangat berarti bagi ratusan dan ribuan warga. Pasalnya dengan pembangunan bendali, saat hujan tiba, air yang di daerah hulu tidak langsung menuju ke drainase, terlebih dahulu tertampung di bendali untuk kemudian diatur melalui pintu-pintu air bendali. 

Sangat disayangkan, t di Balikpapan pun masih ditemukan pengembang perumahan yang tidak  memperhatikan bendungan pengendali. Hal ini yang dialami warga perumahan Bukit Damai Sejahtera 2 (BDS) Kelurahan Sungai Nangka Balikpapan Selatan. Pengembang tersebut terkesan menelantarkan bozemnya tanpa memikirkan akibat dari pembuangan air hujan yang berdampak pada masyarakat sekitar. 

Ada pengerukan namun tidak terawat bahkan tidak dibuatkan pintu air guna mengontrol debit air, yang menyebabkan air terbuang ke jalan hingga ke pemukiman warga perumahan BDS 2 Balikpapan Selatan. Sekretaris Forum Komunikasi Rukun Tetangga BDS 2 Edy Supardi, Jumaat (1/6/2016) ketika ditemui di rumahnya mengatakan, : ”Persoalan bendali yang ada di BDS 2 ini, sebenarnya sudah kami laporkan kepada pihak terkait .Coba lihat fasilitas umum yang ada di BDS 2 termasuk bozemnya dibiarkan terbengkalai sehingga akan terlihat kumuh,”. 

Dikatakan dia lebih jauh, mungkin karena sanksi yang diberikan Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Perumahan, pengembang nakal hanya dikenakan sanksi administrasi sehingga tidak membuat pengembang BDS 2 patuh dengan peraturan, tapi justru merasa tidak terbebani dengan sanksi administrasi tersebut. Disediakan fasilitas umum seperti bendali perawatannya seharusnya menjadi tanggung jawab pengembang perumhan, sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan (IMB) bagi pengembang dengan luas lahan di atas 5.000 m2. 

Bendali yang terabaikan menjadi ancaman warga perumahan BDS 2 ketika hujan tiba, hingga menyebabkan banjir. ”Berlarut-larutnya fasilitas yang tak kunjung dibenahi, kami pun terpaksa mengirimkan surat ke Komisi III DPRD Balikpapan guna menjadi mediator antara kami dan pengembang, namun hasilnya hingga sampai sekarang belum juga ada penyelesaian," imbuh Edy Supardi. 

Pria berkacamata yang sehari-harinya sebagai pengusaha itu mengharapkan Pemerintah Kota Balikpapan dapat memperhatikan dan memahami dan bersedia turun ke lapangan. "Bila perlu panggil pengembang dan berikan teguran dan sanksi berat para pengembang nakal, sehingga apa yang didengar sebagai kota layak huni tidak hanya slogan belaka," tutup Edy Supardi. (ktn)

Baca Juga :