DPU PPU Sudah Koordinasi Kementerian, Alimuddin : Ada Prosedurnya

Jalan Jalur Dua di Waru akan Dikerjakan, Masih Melengkapi Berkas 

Alimuddin

PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID-Menanggapi pertanyaan Wakil Ketua II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) perihal pembangunan jalan jalur dua di Kecamatan Waru PPU, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PPU) Alimuddin mengatakan kepada kabarkaltim.co.id, Minggu (03/06/2016),  bahwa  jalan di Waru adalah jalan nasional. 

"Untuk mengajukan sebuah kegiatan pembangunan jalan khususnya jalur dua di Kecamatan Waru, itu harus dikoordinasi dengan dinas teknis," ungkap Alimuddin. 

"Supaya berjalan lancar, apakah ada perencanaannya atau belum, prosedurnya seperti apa juga harus dipahami. Jangan sampai krasak krusuk, akhirnya menyalahkan pihak lain," lanjut Alimuddin. 

Pihaknya menginformasikan bahwa pemerintah daerah bukan hanya untuk memperlebar jalan itu dengan anggaran sebesar Rp  5 miliar. "Sudah koordinasi dengan balai jalan dan jembatan bahkan kami juga sudah ke Kementerian PU untuk dibiayai oleh pemerintah pusat karena kewenangan ada di mereka, namun bukan berarti kita tidak dibolehkan, tetapi ada prosedur yang harus dipenuhi," Alimuddin menambahkan. 

Harus dipahami yang mau dibangun itu milik siapa dan jalan siapa, karena pihaknya sedang menyusun semuanya termasuk izin ke balai. 

"Jadi tidak ada faktor X, jika mungkin ada maka dari pihak lain yang ada faktor X-nya," tegasnya yang mengingatkan pembangunan trase jalan depan Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU),  tidak boleh gegabah atau main serobot aset orang karena harus izin dulu ke pemilik lahan.

Karena jika nantinya ada yang salah pastilah Dinas PU bertanggung jawab dan bukan pihak lain.

"Saya tekankan bahwa tidak ada yang memperlambat pembangunan itu, tetapi tidak juga asal bangun atau kerjakan, karena itu ada aturannya," urai dia. 

Ia mengatakan banyak yang harus dikerjakan, bahkan sudah ada anggaran Provinsi Kalimantan Timur melalui Bankeu seperti jalan Jumaiyah dan Rintik Desa Gunung Makmur, Pemerintah Daerah telah bersurat sekitar sebulan yang lalu ke DPRD PPU, tetapi belum ada balasan, padahal tinggal balas bisa atau tidak, jika tidak pihaknya akan mengerjakan sesuai anggaran yang ada, dan tidak membuang-buang waktu. Pihaknya berharap ada kejelasan masalahnya, sudah dianggarkan tetapi juga tidak disetujui. 

"Untuk pelebaran jalan jalur dua di Kecamatan Waru itu sendiri akan dikerjakan, tetap masih melengkapi berkas lainnya," kata Alimuddin.

Dikatakan, semua daerah mengalami kondisi keuangan yang tidak baik, tetapi bagi pihak DPU PPU, pembangunan tetap harus berjalan dengan kemampuan yang ada, oleh karena itu perlu kerja sama dengan DPRD supaya ada kebijakan pembangunan yang jelas, tidak terlalu di bawa ke ranah politis. Masih kata dia, DPRD itu adalah bagian dari pemerintah daerah jadi harus bersama-sama.

Salah satu kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan keuangan adalan melakukan pinjaman kepada PT SMI, dan sudah dua kali pertemuan dengan pihak PT SMI antara pemerintah daerah ( eksekutif dan legeslatif) , tinggal legeslatif menyetujui rencana ini atau tidak secara kelembagaan bukan secara perorangan. 

Ditambahkan lagi, di DPRD banyak mekanisme untuk mengambil kebijakan lembaga, sebaiknya dilakukan cepat jangan telat, sehingga apa yang katanya dibutuhkan rakyat itu bisa dipenuhi. (hmd)

Baca Juga :