Soal Rencana Pinjaman Pemkab, Fadli : Harus Sesuai Mekanisme

Fadli

PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta untuk menghitung ulang anggaran pembayaran utang kepada pihak ketiga. Selain itu  mekanisme peminjaman harus sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi 1 DPRD Penajam Paser Utara Fadliansyah ST kepada kabarkaltim.co.id , di kediamannya, Jumat (22/7/2016).

"Menanggapi rencana pemerintah kabupaten PPU yang akan meminjam dana dari pihak ketiga untuk membiayai proyek multiyears, dengan kondisi keuangan daerah yang tidak stabil itu wajar jika pemerintah daerah harus melakukan pinjam dana dari pihak ketiga," ungkap Fadli. 

"Namun upaya tersebut harus sesuai dengan mekanisme aturan dan kajian terhadap kemampuan anggaran dalam melakukan pembayaran cicilan setiap tahunnya," imbuhnya. 

"Terlebih dengan rencana dana pinjaman sebesar Rp 1 triliun  dalam lima tahun anggaran untuk pembayaran cicilan setiap tahunnya tidak sedikit," kata Fadli. 

Ia menambahkan pentingnya pembahasan secara intensif antara DPRD dan pemerintah kabupaten terhadap rencana pinjaman dana kepada pihak ketiga tersebut.

Untuk diketahui, Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara baru-baru ini mewacanakan peminjaman dana dari PT Multi Sarana Infrastruktur sebesar Rp 1 triliun. Langkah itu dilakukan untuk membiayai proyek proyek tahun jamak yang sedang dalam tahap pengerjaan maupun yang akan dikerjakan. Namun  syarat peminjaman dana tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD kabupaten. (hmd)

Baca Juga :