Mustaqim
PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID- Wakil Bupati Penajam Paser Utara Mustaqim MZ meminta kepada Sekretaris Daerah PPU H Tohar MM untuk mengintensifkan koordinasi dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah atau SKPD, hal itu untuk mendorong perbaikan administrasi termasuk pendataan aset sehingga mampu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun depan. 

Menurut Mustaqim, sejumlah cacatan administrasi yang menjadi pengganjal PPU mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus segera diperbaiki, sementara administrasi aset Dinas Pendidikan yang menjadi catatan khusus dari BPK harus segera dibenahi, termasuk kemungkinan penghapusan aset dan jika dalam pendataan tidak ditemukan atau sulit terlacak.


Pasalnya menurut Mustaqim dengan penghapus aset yang sulit ditemukan  maka pendataan aset daerah akan lebih mudah disinkronkan. Dirinya mengaku pembenahan administrasi di Pemkab PPU saat ini belum maksimal. 

Untuk itu diperlukan keseriusan koordinasi antar lembaga dalam menata administrasi aset daerah, Ia juga  menambahkan SKPD memiliki tanggung jawab dalam menata dan menginventarisir aset daerah, baik untuk aset bergerak maupun tidak bergerak. 

"Lemahnya sistem pengelolaan aset daerah dinilai menjadi salah satu faktor perolehan opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Paser Utara di tahun 2016 ini," lanjutnya

Hal itu disebabkan masih banyaknya aset yang belum memiliki legalitas  seperti lahan sekolah, sehingga hal tersebut menyulitkan Pemkab PPU dalam melakukan pendataan aset daerah. (hmd)