Syahruddin M Noor : Pemkab Harus Segera Distribusikan Pencairan ADD

Syahruddin M Noor (haru/kk)

PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syahruddin M Noor mendesak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kab PPU untuk membantu kemudahan dan kelancaran penyelesaian penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Desakan itu, agar Alokasi Dana Desa (ADD) untuk beberapa desa secepatnya cair sebelum bulan lebaran. 

Pemerintah harus segera mendistribusikan pencairan ADD karena itu prioritas utama dan dikontrol oleh pemerintah pusat dan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah (pemkab) PPU," lebih baik menanguhkan pembiayaan lainnya dari pada ADD karena bisa berdampak buruk, dan dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di pemerintahan desa,” kata Syahruddin M Noor, Senin (20/06/2016) kepada kabarkaltim.co.id di ruang kerjanya. 

“Kasihan mereka (perangkat desa), hak-haknya sampai sekarang belum terpenuhi. Untuk menjalankan roda pemerintahan desa dan menutupi kebutuhan mereka sendiri, harus menggunakan dana talangan bahkan dana pribadi. Apalagi tinggal beberapa hati lagi menjelang Lebaran, kebutuhannya meningkat sehingga memerlukan dana segera,” ujarnya. 

Ia mengimbau kepada BPKAD dan BPMPD, yakni membantu kemudahan teknis menyusun APBDes supaya cepat selesai. Pasalnya, untuk mencairkan ADD dan dana desa di BPKAD, syaratnya harus menyelesaikan terlebih dahulu APBDes. 

“Karena waktunya sangat mepet dan pemerintahan desa sangat membutuhkan anggaran, sehingga pihak BPM-PD dan BPKAD harus memprioritaskan dan memokuskan penyelesaian APBDes dan sebelum lebaran dana ADD harus sudah didistribusikan, jangan sampai berdampak buruk kepada pemerintah desa," imbaunya. 

Berdasarkan informasi dari BPMPD, dari 32 desa, ada beberapa desa yang belum mencairkan ADD, Kepala BPKD Kab.PPU , Dul Azis mengatakan,desa tersebut tergolong lambat dalam penyelesaian APBDesnya. 

Sebab, berdasarkan ketentuan peraturan menteri keuangan, syarat pencairan ADD dan dana desa harus menyelesaikan APBDes. “Jika pemda pengeluarkan kebijakan di luar aturan, justru akan berisiko melanggar hukum. Oleh karena itu, pencairan ADD tetap harus mengacu pada aturan yang ada,tapi insya Allah ADD bisa cair sebelum lebaran,” ujar Dul Azis. 

Alokasi dana desa (ADD) tahun 2016, dari beberapa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum cair dan membuat pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan tersebut menjadi tersendat. Tidak hanya kegiatan pemerintahan, belum cairnya dana desa juga berimbas pada nasib perangkat desa yang gajinya ikut tertunda. 

Menurut sejumlah perangkat desa, dana desa dan ADD tahun 2016 hingga kini belum cair. Bahkan pihak desa belum mengetahui secara pasti kapan waktu pencairannya. Kondisi tersebut membuat banyak pemerintah desa kelabakan, karena tidak semuanya memiliki anggaran atau dana talangan untuk menutupi biaya operasional. Akibatnya roda pemerintahan menjadi terganggu, bahkan gaji perangkat desa juga banyak yang belum dibayar,” kata salah seorang perangkat desa yang enggan disebut namanya. (hmd)

Baca Juga :