Inspektorat Diminta Awasi Penggunaan ADD

Syahruddin

PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID-DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, utamanya Inspektorat supaya intens mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).

Wakil Ketua  DPRD PPU Syahruddin M Noor mengakui, pihaknya tidak ingin penggunaan ADD maupun DD tidak sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Oleh karenanya, pengawasan pihak Inspektorat terhadap realisasi ADD maupun DD dinilai sangat penting dan berharap bisa bekerjasama dengan pemerintah desa dalam arti bukan kerjasama dalam mempermainkan ADD maupun DD. 

“Untuk itulah DPRD mendesak inspektorat menunaikan tugasnya sebagai pemeriksa bahwa pembangunan di tingkat Desa berjalan sesuai prosedur dan terhindar dari potensi abuse of power jangan jika meninjau pembangunan hanya satu titik saja, apakah pembangunan itu sesuai dengan dana yang dikeluarkan desa apa tidak, apakah itu bagunan layak atau tidak, apalagi bekerja sama dengan kaur desa ataupun pemerintah desa mempermainkan ADD maupun DD tentu melanggar hukum,” ujarnya kepada Kabarkaltim.co.id, Senin (20/06/2016) di ruang kerjanya. 

Politisi dan juga Ketua Partai Demokrat PPU itu menambahkan, anggaran ADD maupun DD yang sangat besar untuk Kabupaten Penajam Paser Utara berkisar Rp 5 miliar sampai 2,720 per desanya, bisa dioptimalkan. Karena dengan dana tersebut, pembangunan desa akan berjalan maksimal. Namun, jika tidak ada pengawasan serta pemeriksaan bahkan atau kerjasama nakal antara Inspektorat dengan pemerintah desa, dikhawatirkan ADD maupun DD tidak digunakan sebagaimana mestinya. 

“Sehingga agenda develomentalisme di tingkat desa sebagai bagian inti dari pengejawantahan Undang-Undang (UU) Desa benar-benar berjalan. Karena besar harapan kami, ADD maupun DD itu bisa digunakan dengan maksimal. Oleh karenanya, besar harapan supaya ADD maupun DD itu diperiksa,” terangnya. 

Menurut Syahruddin, agenda develomentalisme di tingkat Desa sebagai bagian inti dari penghejawantahan UU Desa tersebut, tegak sebanding dengan itu semua. Sehingga momentum good governance sejatinya dapat diwujudkan. 

“Makanya, kenapa DPRD mendesak inspektorat menunaikan tugasnya Sebagai pemeriksa bahwa pembangunan di tingkat desa berjalan on prosedur dan sesuai harapan serta lain sebagainya,” tegasnya. (*/hmd)

Baca Juga :