Menanti Ide-ide Cemerlang Yusran Aspar (2)

Program Ambulans Desa Permudah Layanan Kesehatan

Yusran Aspar

KEBERADAAN 30 ambulans (Program Ambulan Desa) yang dibagikan ke setiap desa Desember silam kini sudah dirasakan oleh masyarakat  khususnya  pelayanan kesehatan, karena keberadaan ambulans di setiap desa tersebut, dengan cepat dapat membantu masyarakat ketika sedang sakit yang membutuhkan ambulans untuk dibawa ke pusat layanan kesehatan, seperti puskesmas dan RSUD.

Langkah kebijakan Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar dalam pengadaan ambulans di seluruh desa ini, dapat meningkatkan dan mempermudah pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang sedang sakit, khususnya masyarakat yang berada di pelosok desa yang jauh dari ibu kota kabupaten dan biaya operasional dan perawatan ambulans  tanggung pemerintah desa dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan ini tergolong jauh lebih murah.

Dan bayangkan jika semua APBD PPU yang meng-cover semua ini apakah semua ini bisa berjalan, dengan kondisi keuangan yang mengalami defisit bukan hanya di PPU tetapi di seluruh Indonesia, sebaiknya Pemerintah RI dapat mencontoh apa yang telah dilakukakan pemkab PPU karena ini sesuai dengan Slogan Kerja, kerja, dan kerja yang digaungkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dan suatu hal yang wajar jika Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat penghargaan tingkat nasional sebagai inovasi terbaik pelayanan publik 2015. 

Semula dalam benak dan pikiran Yusran, ambulans itu akan diletakkan di rumah sakit atau di Puskesmas. Tetapi, karena berkembangnya tuntutan masyarakat, ambulans pun diletakkan di masjid-masjid atau dalam kelompok-kelompok masyarakat dan desa pun punya tanggung jawab untuk mengayomi warganya juga patut memiliki ambulans. 

Konsep kebijakan Bupati Yusran Aspar khususnya Ambulans Desa ini akan dicontoh dan terapkan Kabupaten Solok, Sumatera Barat saat Komisi A DPRD melakukan Kunjungan Kerja (kunker) ke Kabupaten Paser Utara (PPU), Wakil Ketua DPRD Solok Yondri Samin mengapresiasi perkembangan yang terdapat di PPU khususnya menyangkut masalah pelayanan publik yaitu Ambulans Desa dan  UPTD-PU yang mungkin dapat diterapkan di Kabupaten Solok. 

Tidak sia-sia mereka datang dari jauh dari Sumatera karena mereka sangat tertarik dengan pelayanan publik seperti  Ambulans Desa yang ingin mereka tahu seperti apa mekanisme dan penerapannya. 

Kabupaten Solok sendiri memiliki APBD kurang lebih sama dengan PPU yaitu sekira Rp 1,4 triliun lebih dengan penduduk sekitar 380 jiwa lebih yang tersebar di 14 kecamatan dengan 74 desa atau nagari. Sementara PPU dengan populasi sekitar 180 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan dengan 30 desa dan 24 kelurahan.

Kebijakan Yusran Aspar lainnya adalah infrastruktur listrik pun berhasil dibangun. PPU dibantu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) membangun Pembangkit ListrikTenaga Surya (PLTS). Bantuan dari ESDM senilai Rp2,8 miliar ini, mampu menerangi lima desa di PPU yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik dari PLN. Kelima desa itu adalah Desa Apiapi, Sarang Alang, Desa Beringin Setia, Desa Babulu Laut, dan Gunung Makmur. 

Satu PLTS memiliki kapasitas 15 kilowatt dan mampu menampung daya listrik berkekuatan 220 volt untuk menerangi lebih dari 50 rumah. Selain rumah warga desa, aliran listrik juga untuk menerangi lampu jalan, poskamling, posyandu dan televisi umum. Warga lima desa mengaku amat senang dan merasakan manfaat yang besar dari pembangunan PLTS ini. 

Tak berhenti di situ, Pemkab PPU juga membangun instalasi pengolah air bersih atau WaterTreatment Process (WTP). Pengelolaan WTP tidak jauh berbeda dengan UPT-PU yang telah ada di masing-masing kecamatan. Masyarakat dalam satu kelompok dapat mengusulkan kebutuhan airdi masing-masing WTP kecamatan mereka, dan WTP kecamatan yang akan melaksanakannya, WTP yang ada memang relatif kecil tetapi pada saat ini masyarakat sangat membutuhkan air bersih. 

Patut diketahui, kondisi masyarakat PPU sebagian besar berada pada wilayah pesisir pantai. Sebagian besar dari mereka hanya memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur gali dan air tadah hujan. Sementara kualitas air yang didapat cenderung kurang baik dan tidak layak untuk minum. Hanya untuk keperluan MCK. Apalagi, pada musim kemarau yang berkepanjangan, kebutuhan air bersih sangat sulit diperoleh untuk konsumsi masyarakat. Karena itu Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan terus berusaha merealisasikan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, dengan melaksanakan kegiatan pembangunan WTP pedesaan di kecamatan. 

Tak hanya kerja cepat, Pemkab PPU juga mendasarinya dengan kerja keras kerja cerdas dan kerja ikhlas. Kecerdasan dan keikhlasan bekerja untuk masyarakat ternyata membuahkan hasil yang membanggakan. Pemkab PPU dianugerahi sejumlah penghargaan tingkat nasional. Di antaranya, National Procurenment Award 2015 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) Pusat, dalam implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). PPU meraih 3 kategori, yakni Kategori Kepemimpinan dalam Transformasi Pengadaan Secara Elektronik yang diterima langsung Bupati Yusran, kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014, dan kategori Inovasi LPSE tahun 2015. 

Hal itu tentu saja menjadi capaian luar biasa karena LPSE Kabupaten PPU menjadi penerima penghargaan terbanyak dengan kategori yang berbeda-beda. Saat ini LPSE Kabupaten PPU juga menjadi LPSE pertama di Kaltim yang memenuhi dua Standard ISO sekaligus yaitu ISO 9001:2008 untuk Jaminan Mutu Pelayanan dan ISO 27001: 2013 untuk keamanan sistem informasi. (*/hmd)

Baca Juga :