Tak Bayar BPJS Karyawan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Harus Lakukan Pengawasan

Fadliansyah

PENAJAM,KABARKALTIM.CO.ID- DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan terkait pembayaran BPJS oleh perusahaan. Pasalnya hingga saat ini masih ditemukan perusahaan yang menunggak iuran BPJS karyawannya. 

 Hal tersebut diungkapkan anggota komisi satu DPRD Penajam Paser Utara Fadliansyah saat melakukan reses beberapa waktu lalu kepada kabarkaltim.co.id.

 

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar ini, dengan adanya dugaan perusahaan tidak membayarkan BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan merupakan pelanggaran terhadap undang undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. 

"Sanksi terhadap pelanggar aturan undang undang itu, mulai dari pidana hingga pencabutan izin," ujar Fadli. 

Selain itu hal tersebut juga merugikan pekerja karena tidak mendapat fasilitas dari program pemerintah, untuk itu pihaknya meminta kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Penajam Paser Utara agar melakukan pengawasan dan monitoring kepada perusahaan terkait. 

''Dinas Tenaga kerja harus melakukan pengawasan kepada perusahaan terkait," imbaunya. 

Sihombing

Sehingga, dengan pengawasan dan monitoring secara intensif maka kasus pelanggaran BPJS maupun perselisihan antara pekerja dengan perusahaan dapat dihindari. Sementara itu Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Penajam Paser Utara Sorijan Sihombing menyatakan sejauh ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait masalah pembayaran BPJS tersebut. 

 

Akan tetapi jika ditemukan maka pihaknya akan segera memanggil perusahaan tersebut untuk dimintai penjelasan. 

Ia mengungkapkan permasalahan tersebut sering terjadi pada perusahaan dengan level kecil hingga menengah  seperti sub kontraktor dan Pihaknya memperkirakan perusahaan tersebut hanya menunda pembayaran iuran BPJS  dengan alasan ekonomi. "Ini biasa terjadi pada perusahaan level kecil maupun sub kontraktor yang nakal," ungkap Sihombing. 

Kendati demikian pihaknya akan memberi teguran hingga pemanggilan kepada perusahaan yang dengan sengaja menunda ataupun tidak membayarkan iuran BPJS pekerjanya.  "Kami akan memberikan teguran kepada perusahaan nakal itu,dan jika tidak mengidahkan akan kami beri sanksi," ungkapnya. 

Sepanjang tahun 2016 ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja telah melayangkan surat teguran kepada 10 perusahaan di Penajam Paser Utara, teguran tersebut berkaitan dengan upah dan pembayaran BPJS yang tidak dilakukan oleh perusahaan. (hmd)

Baca Juga :