Edward : Pejabat Banyak Makan Sumpah

Rakor penyusunan road map reformasi birokrasi

SANGATTA, KABARKALTIM.CO.ID-  Asisten Administrasi Sekkab  Kutim Edward Azran  prihatin terhadap kondisi negeri saat ini. Karena tiap pejabat di nusantara ini bila diberi mandat untuk menduduki jabatan strategis, mereka tidak luput dari pengucapan sumpah menurut agama yang dianutnya. Tapi kenapa, pejabat masih saja ada yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah diucapkan dalam sumpah jabatan?. “Pejabat banyak makan sumpah,” tandasnya dalam acara pembuka bimbingan teknis penyusunana reformasi birokrasi yang diselenggarakan Biro Organisasi Setprov Kaltim bekerjasama Bagian Organisasi Tata Laksana  Setkab Kabupaten Kutai Timur (Kutim), rpovinsi Kalimantan Timur (Kaltim)  yang dilangsungkan sehari di ruang Damar, Gedung Serba Guna, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi,  Kamis (7/4/2016). 

Pada zaman dahulu lanjut Edward, pejabat minta dilayani. Tapi era reformasi dewasa ini, pejabat malah dituntut untuk menjadi pelayan masyarakat. Kalau dahulu, misalnya bupati kunjungan ke wilayah pelosok, maka warga sibuk  di sana mempersiapkan segala sesuatu demi memberi kenyamanan bagi para tamu kehormatan. Bahkan kepala desa pun tak segan-segan melakukan pinjaman uang yang baru bisa terbayarkan 4 tahun kemudian hanya  karena semata-mata  hendak memberi rasa puas terhadap bupati.

“Ini betul terjadi, kalau zaman dahulu, ada pejabat tinggi berjunjung ke desa. Pejabat itu disediakan gadis cantik untuk melayani. Bahkan kepala desa yang dimaksud, rela bila istrinya  melayani atau menemani pejabat  itu untuk satu malam. Dan, ini benar-benar terjadi,” ungkap Edward Azran disambut tawa para undangan. 

Mental pejabat  di negara  yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) betul-betul bobrok. “Pagar makan tanaman”. Dari kondisi itulah, para pejuang reformasi bergerak untuk mengerem peradaban  anak bangsa  yang biadab di negeri yang mayoritas beragama Islam.

Dengan gerakan reformasi  yang sudah berlangsung  18 tahun ini. Di Indonesia mengalami banyak perubahan. Termasuk, aparatur negara bukan lagi meminta dilayani tapi  justru mereka dituntut untuk memberi layanan maksimal kepada yang memerlukan.  Ini berdasarkan  amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Oleh karena itu, bimtek penyusunan reformasi birokrasi  betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Agar kedepan ,khususnya di Kutim cita-cita reformasi bisa diwujudkan. Yakni memberi layanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, tepat dan murah. “Jangan PNS (Pegawai Negeri Sipil, Red) hanya dijadikan kartu pengaman pengangguran,” imbuh Edward Azran.

PNS di lingkup Pemkab Kutim harus bekerja profesional, jujur dan transparan. PNS merupakan agen utama yang diberi kewenangan untuk mengurusi negara ini agar rakyat  bisa hidup makmur dan sentosa. Karena tujuan reformasi birokrasi adalah menghentikan adanya aksi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Banyak hal yang berlu dibenahi. Ego sektoral juga kadang menjadi pengganggu dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebelumnya, Kepala Ortal Setkab Abdu Amir melaporkan, bimtek penyusunan reformasi birokrasi diikuti para perwakilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Kutim. Tujuannya, memberi pemahaman ilmu kepada peserta tentang langka-langka pemetaan kerja agar  reformasi birokrasi sukes di semua lini.  Peta penentu (road map) perlu dilakukan guna mengidentifikasi, merumuskan, merencanakan serta mengevaluasi apa yang akan dikerjakan 5 tahun kedepan.

“Ini merupakan momen dalam meningkatkan akuntabilitas, kinerja para aparatur negara,” jelasnya. Untuk dalam  bimtek penyusunan peta penentu 5 tahun kedepan tampil narasumber Iwan Setiawan, Kepala Bagian Akuntabilitas Instansi Pemerintah Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Kaltim. (bahar sikki)

Baca Juga :