Penulis : Danang Agung ( Anggota KAHMI Balikpapan)
Saat ini beberapa parpol sedang melakukan lobi-lobi dan koalisi untuk dapat maju dalam Pilkada 2024. Manuver ini tentunya sebagai upaya untuk memenuhi 20 persen sebagai ambang batas syarat untuk dapat bisa bertarung di Pilkada. Melihat komposisi perolehan kursi di DPRD Balikpapan, harusnya bisa ada 4 pasang Cawali-Cawawali yang dapat bertarung di Pilkada Balaikpapan nantinya. Bahkan ada parpol yang membuka penjaringan bagi internal kader dan pihak luar untuk mendaftar maju sebagai calon walikota (Cawali) atau calon wakil walikota (Cawawali) Balikpapan.
Hal ini alasannya sebagai upaya memberi ruang pada semua pihak untuk dapat diberi kesempatan maju Pilkada walaupun bukan anggota partai. Namun menurut penulis, sebagai partai harusnya kader-kader partai diberi kesempatan seluasnya agar dapat maju dalam Pilkada. Jika harus berkoalisi itu pun dengan maksud agar sesama partai saling bisa berkomunikasi, terkait kader mana yang layak untuk menempati posisi Cawali atau Cawawali.
Koalisi adalah keniscayaan yang harus ditempuh bagi parpol agar kader-kadernya bisa menjadi salah satu penantang bagi figur-figur partai lainnya. Bagaimana dengan Partai Golkar yang memiliki 35 persen prosentase suara di legislatif Balikpapan? Bagi penulis, Golkar pasti akan mengusung kader terbaiknya maju kembali. Namun menjadi pertanyaan dan tantangan, apakah partai Golkar akan percaya diri (PD) mengusung kadernya tanpa koalisi dengan partai lain. Memberi kesempatan fihur-figur lain menjadi kempetitor, meluangkan nilai-nilai demokrasi bagi pihak-pihak yang ingin menantang petahana. Atau Golkar masih akan menggunakan strategi lama dengan memborong semua partai masuk dalam gerbong koalisinya. Menciptakan kotak kosong kembali sebagai satu lawan tarungnya dalam bilik suara. Bukankah selama satu periode kepemimpinan Balikpapan, kader Golkar memimpin Kota Balikpapan sendiri saja, tanpa koalisi dari partai manapun.
Rahmad Mas'úd sebagai Walikota Balikpapan sangat percaya diri memimpin kota ini yang makin kompleks permasalahan seorang diri. Dirinya tak butuh figur lain untuk menemani kepemimpinannya. Bahkan penjaringan wawali beberapa waktu lalu hanya omon-omon pepesan kosong yang tak membuahkan apa-apa. Hal itu menunjukkan jika Golkar merasa tanpa partai mana pun yang mendampinginya dalam Pilkada 2024 ini akan berjalan baik-baik saja. Golkar bisa memasangkan kader-kadernya sebagai Cawali dan Cawawali, tanpa campur tangan dan kompromi dengan partai lain. Jika ini mampu dan berani dilakukan Golkar, makin nampak kedigjayaan sebagai partai pemenang. Jika adapun ada partai yang ingin merapat, nilai tawarnya bukan lagi harus “dibeli “perahunya atau diambil kadernya sebagai pendamping. Tapi lebih memberikan dukungan dan kepercayaan tanpa transaksional pada kader partai Golkar untuk memimpin. Jadi pertanyaan penulis, PD kah Golkar maju pilkada tanpa koalisi, untuk memberi ruang pada demokrasi?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar