PATIH: Penegakan Hukum Hanya Alat Politik Kepentingan bagi Elite Politik dan Aparat Penegak Hukum, Miris!

Muchtar Amar

TANA PASER - Gurihnya emas hitam di Benua Etam, membuat banyak orang ingin menikmatinya, termasuk Ismail Bolong yang rela memilih pensiun dini. Pasca viralnya video 'testimoni' Ismail Bolong seorang mantan anggota Satintelkam Polresta Samarinda Polda Kaltim mengguncang hingga ke Jakarta. 

Mengapa tidak, walau sudah dibantahnya kembali, pengakuan Ismail Bolong sebelumnya menyebutkan bahwa ia pun menyetor ke Bareskrim Polri atas bisnis haramnya mengepul batubara tanpa izin alias ilegal. Nilai setoran tersebut terbilang fantastis sebesar 6 miliar Rupiah atas bisnis haram yang dilakukannya sejak Juli hingga November 2021. 

Kini, skenario itu disusul pula dengan skenario viralnya Surat Kadiv Propam Polri No. R/1253/IV/WAS.2.4/2022/DIVPROPAM tertanggal 7 April 2022, surat tersebut diduga ditandatangani oleh Irjen Pol Ferdy Sambo kala menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Atas fenomena saling serang kian memanas di institusi Polri beriringan dengan tensi politik Pemilu 2024 yang memanas pula, ikhwal itu diungkap oleh Pemerhati Politikdan Hukum 'PATIH' Muchtar Amar SH di Tana Paser. 

"Tensi politik Pemilu 2024 kian panas, panasnya berdampak kuat ke institusi ataupun lembaga negara di bawah kendali Presiden, termasuk Polri," ungkapnya kepada wartawan Selasa (08/11/2022). 

"Pejabat yang menjabat ini kan representatif dekat dengan kekuasaan tertinggi di-institusinya, karena ada poros politiknya, jadi upaya saling jegal dipastikan berdampak terhadap kinerja lembaga-lembaga negara," kata dia lagi. 

Video viral Ismail Bolong erat kaitannya dengan surat Kadiv Propam Polri yang turut viral. Amar menerangkan, "video Ismail Bolong dengan surat Kadiv Propam itu sangat relevan sekali kaitannya, poros politik bintang di internal Polri bisa ada kaitannya dengan poros politik nanti di Pemilu 2024,". 

Lebih lanjut dia menuturkan, "jabatan bintang itu kan jabatan politik, jadi jika poros bintang FS saat ini dijatuhkan, maka bisa jadi poros bintang lain pun harus turut jatuh, jadi motifnya sakit hati,". 

Hal ini memberikan preseden buruk bagi lembaga-lembaga negara, politik kotor saling menjatuhkan karena pegang kartu truf bakal terus berlanjut. "Publik menilai sistem pemerintah dalam penegakan hukum masih buruk, karena sistem pemerintahan bukan berbasis kinerja, tetapi berbasis kedekatan struktural dan kultural, poros politik bintang akan saling buka kartu truf untuk mempertahankan trahnya, dan hukum jadi alat kepentingan politik mereka," beber dia. 

Amar tak menampik bila praktik KKN ala era orde baru masih tumbuh subur bahkan kian masif dan terstruktur hingga ke lapisan masyarakat bawah. "Praktik nepotisme belum terwujud baik sejak era reformasi, masih terkesan jalan di tempat, terlebih lagi inklusivitas prilaku penegakan hukum ini terkait dengan kemaslahatan publik di masa depan,". "Jika bumi, alam dan lingkungannya hancur, apa yang akan kita wariskan?, Ini harus jadi perhatian serius pemerintah, bahwa bukan hanya kita yang akan hidup di muka bumi ini, anak cucu kita pewarisnya," tutup dia menimpali. (*/kk)

Baca Juga :