 |
| Dengar pendapat buruh dengan pejabat Pemkab Kutim. (baharsikki/kk) |
SANGATTA, KABARKALTIM. CO.ID- Buruh di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja menyatakan tegas menolak omnibus law atau Undang-Undang No.11/2020 Cipta Karya. Ini disampaikan dalam dengar pendapat di Kantor DPRD Kutim, Senin (3/5/2021).
Penolakan omnibus law ini menurut Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Hamka, tidak memanusiakan buruh dalam mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan. Untuk itu lanjut dia diperlukan regulasi berupa Perda (Peraturan Daerah, Red) agar hak-hak buruh terpenuhi dengan baik dari perusahaan tempat mereka bekerja.
Dari 7.000- an perusahaan yang beroperasi di Kutim menurut serikat pekerja, telah terjadi beragam pelanggaran. Pemanfaatan jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Red) masih banyak masalah di situ. Kadang gaji belum diterima tapi gaji sudah dipotong untuk pajak.
“Banyak pekerja yang mendapat upah tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten-UMK yang tahun 2021 senilai tiga juta seratus empat puluh ribu sekian per bulan. Tapi fakta di lapangan masih ada karyawan yang hanya digaji per bulan 500 ribu rupiah sampai sejuta. Ini kezaliman,” tegas para buruh.
“Hidup buruh. Hidup buruh. Buruh bersatu pasti menang,” itulah yel-yel penyemangat perjuangan yang dilontarkan para orator dalam upaya meraih ksejahteraan. Buruh saat ini, bukan terancam mati karena pandemi Covid-19, tapi buruh terancam mati kelaparan. Karena terjadi pemutusan hubungan kerja di berapa perusahaan dengan alasan corona.
Usai mendengar sikap kaum buruh Kutim, Bupati Ardiansyah Sulaiman angkat bicara. Memang perlu ada Perda. Dalam Perda itu nantinya memuat aturan yang belum diatur pada peraturan yang lebih lebih tinggi. Kasus perburuhan yang timbul, pemkab tidak mendiamkan. Perlu menghidupkan terus tripartit. Terkait dana akan dipikirkan karena APBD Kutim hanya Rp 2,8 triliun tahun ini. (baharsikki)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar