November 25, 2019

Belum Pegang Duit tapi Sudah Proyeksikan Anggaran Pembangunan


Edward Azran (baharsikki/kk)
KUTIM, KABARKALTIM.CO.ID-  Utang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tak habis-habis. Sementara pembangunan fisik di wilayah 18 kecamatan ada beberapa terbengkalai. Termasuk proyek tahun jamak (multiyears), seperti infrastruktur jalan, kantor kecamatan, jembatan, gedung ibadah serta sarana olahraga.

Padahal, Kutim tiap tahun punya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) triliunan rupiah. Tahun 2019 Kutim punya APBD Rp 3,6 triliun. Warga bertanya-tanya,” APBD besar tapi kok utang tak habis-habis. Pembangunan fisik tak tampak bagus. Biasalah, Indonesia membangun. Belum pegang uang tapi  semua sudah diproyeksikan anggarannya”.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Edward Azran menyatakan, Pemkab  konsisten pada pembayaran utang tahun depan (2020). Juga realisasi anggaran 20 persen untuk upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Anggaran 10 persen untuk kesehatan.
Alokasi 20 persen anggaran pendidikan ini pada yang serumpun. Misalnya, peningkatan mutu guru ngaji, penelitian dan pengembangan. Di  Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi semua program peningkatan kualitas SDM masuk anggaran dana pendidikan. Bukan hanya dana yang dikelola Dinas Pendidikan saja. Tapi di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah , Red) lain juga dicatat sebagai dana pendidikan.

“Begitu pula dengan alokasi anggaran kesehatan 10 persen. Pembayaran utang tahun 2020 yang nilainya masih sekira seratus miliar rupiah. Pemkab konsisten laksanakan sesuai prosedur yang berlaku,” tukas Edward Azran di kantornya, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Senin (19/11/2019).

Kebijakan Umum Anggaran Pembahasan Plafon Anggaran Sementara APBD Kutim 2020 di DPRD senilai Rp 2,8 triliun. Artinya  proyeksi ada penurunan anggaran pembangunan. Dengan asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) alami penurunan Rp 140 triliun pada kurs tetap (U$ 1 dollar senilai Rp 14.000). Harga minyak, gas dan batubara juga berpangaruh terhadap pendapatan daerah. Pengelolaan Dana Desa (DD) bisa pengaruh bila  penyampaian laporan pertanggungjawaban tidak tepat waktu. (baharsikki)

Baca Juga :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

NEWS UPDATE

SPACE AVAILABLE

POPULER

INFO LOWONGAN KERJA

JADWAL PENERBANGAN BANDARA SAMS SEPINGGAN BALIKPAPAN

INFO CUACA KALTIM