Ismunandar : Pendatang Baru Rata- Rata Miskin

Bupati Ismunandar. (baharsikki/kk)

KUTIM, KABARKALTIM. CO.ID- Kabupaten Kutai Timur (Kutim) adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tak mungkin Pemkab melarang orang datang di Kutim. Apalagi yang datang itu, kebanyakan adalah warga negara Indonesia. Yang datang di Kutim ini adalah pencari kerja. “Pendatang baru rata-rata miskin. Belum punya rumah,” beber Bupati Ismunandar di kantornya, Kawasan Bukit Pelangi, Senin (10/9/2019).

Ketika pendatang baru ini didata, maka sudah pasti mereka termasuk penduduk miskin. Apalagi usai lebaran Idulfitri 1440 Hijriah, mungkin penduduk Kutim bertambah lagi.

Terkait dengan seorang warga Bengalon, serta seorang warga Gang Durian Sangatta dikabarkan kena busung lapar, bupati Kutim mengimbau tim kesehatan terus proaktif bekerja di lapangan. Menggiatkan pelaksanaan program Kampung KB dan Posyandu merupakan solusi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Dahulu ada kejadian. Seorang ibu bersalin, dan tidak mampu membayar ongkos persalinan. Setelah ditelusuri, ternyata ibu ini berkunjung di Kutim, pendatang baru dan melahirkan di sini. Yang semacam Ini kadang memang tidak terdata selaku penerima Jamkesda,” jelas Ismunandar.

Orangtua anak Bengalon ini bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai Karyawan Harian Lepas (KHL). Sebagai KHL perusahaan tidak mendaftarkan selaku penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pekerja status KHL tidak mendapat perlakukan seperti pekerja status karyawan tetap. Untuk itu Pemkab Kutim lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupaya bagaimana kedepan KHL ini bisa masuk menjadi peserta JKN. Pemkab masih cari formula, bagaimana kedepan pekerja status KHL diatur agar tidak terkesan dianaktirikan perusahaan.

Masalah kemiskinan, bukan berarti hanya dirasakan bagi pendatang baru di Kutim. Tapi penduduk lama pun masih ada yang tergolong miskin. Contoh, pekerja kontrak masih ada yang digaji di bawah standar upah minimum kabupaten. Kenapa daerah kaya, tapi masih ribuan penduduknya miskin. Ini salah siapa?: pemerintah, perusahaan atau orang itu sendiri. (baharsikki)

Baca Juga :