Wabup Kutim :Kami Berani Belanja Meski Belum Punya Uang

KUTIM, KABARKALTIM. CO.ID- Kepala Bidang Pengendalian, Perencanaan Pembangunan

Kasmidi Bualng. (baharsikki/kk)

Daerah (PPPK) Bappeda Kaltim Kammari mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk waspada atau penghindari defisit anggaran.

Menurut Kammari, upaya menghindari defisit anggaran pembangun perlu diwaspadai mengingat dana pembangunan Kaltim saat ini masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat. Termasuk pula dana pembangunan di Kutim berupa Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) 72 persen bersumber dari dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Yaitu, minyak dan gas serta batubara.

“Dana pembangunan yang bersumber bukan dari migas dan batubara masih relatif kecil. Yakni hanya sekira duapuluh delapan persen,” ungkap Kammari ketika didaulat menyampaikan isu strategis dalam acara Forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, Red) yang dilangsungkan di Ruang Akasia Gedung Serbaguna, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Senin (18/3/2019).

Karena itu, lanjut Kammari, Pemprov Kaltim, termasuk Kutim penghasil minyak dan gas alam, serta batubara. Sementara, komoditi migas dan batubara ini harganya dipengaruhi kurs valuta asing. Sementara negara tujuan ekspor migas dan batubara sudah menerapkan kuota pembatasan. Ini karena pendapatan Kaltim masih mengandalkan atau tergantung sumber daya tak terbarukan.

“Kalau defisit anggaran tidak dihindari maka sama halnya gali lubang tutup lubang,” pungkasnya.

Mendengar imbaukan Bappeda Kaltim, Wakil Bupati Kasmidi Bulang menyatakan, hutang tidak bisa dihindari. Kalau tidak berhutang, maka pembangunan ada yang tidak bisa dilaksanakan. Padahal pekerjaan pembangunan itu sangat strategis dan prioritas. “Kami berani belanja meski belum punya uang,” ucapnya usai membuka acara konsultasi publik yang diselanggarakan Bappeda Kutim.

Kepala Bappeda Edward Azran menambahkan, sistem penganggaran yang berlaku regional di jaga

Edward Azean (baharsikki/kk)

raya ini, ada dua. Yaitu, pertama, rumuskan rencana pembangunan dahuliu, kemudian baru mencari sumber dana pembiayaan. Yang kedua, siapkan dulu uangnya kemudian baru tentukan rencana pembangunan. “Di Indonesia, bicara duluan rencana pembangunan, kemudian belakangan bicara uang,” paparnya.

Sekedar diketahui, sejak Bupati Ismunandar dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang menahkodai Pemkab Kutim, terhitung 2016 hingga 2018, hutang Pemkab tiap tahun nilainya ratusan miliar rupiah. Khusus di Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang, hutang 2016 -2017 sebanyak Rp 127 miliar. Ini belum termasuk hutang di SKPD terkait lainya. Sementara hutang Dinas Pengendalian dan Tata Ruang yang sedang proses dibayar Maret 2019 senilai Rp 26 miliar. Selanjutnya, hutang Pemkab Kutim 2018 senilai Rp 369,9 miliar. APBD Kutim 2019 nilainya Rp 3 triliun lebih. (baharsikki)

Baca Juga :