Januari 15, 2019

Pengamat: Pemerintah Perlu Pastikan Netralitas ASN Jelang Pilpres 2019

Related image
Presiden Joko Widodo menghadiri dan mengajak peserta HUT Korpri ke-47 berswafoto. (MySocialMate.Com)




Purwokerto, KABARKALTIM.CO.ID -- Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (UNS) Ahmad Sabiq mengingatkan, pemerintah perlu memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

"Pemerintah harus betul-betul memastikan agar para ASN netral dalam pemilu dan memahami regulasi terkait pelanggaran netralitas beserta sanksi-sanksinya," kata Sabiq di Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (14/1), sebagaimana dilansir dari Antara.

Selain itu, pemerintah juga perlu menegaskan agar para ASN menjalankannya dengan konsisten, tujuannya agar mereka terhindar dari perbuatan yang mengarah pada memihak salah satu kandidat atau partai politik.




"Pada pilkada 2018 lalu terdapat sekitar 500 kasus pelanggaran netralitas oleh ASN, sebagaimana laporan Bawaslu. Jangan sampai kasus serupa terjadi lagi. ASN wajib menjaga netralitas pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2019," tegasnya.

Menurut dia, penegakan aturan diperlukan agar tidak ada lagi pelanggaran di kemudian hari.

"Jika ada yang terbukti melanggar lagi, pemerintah melalui pejabat terkait harus memrosesnya dengan dikenakan sanksi yang tegas, agar muncul efek jera," katanya.

Sabiq menambahkan, selain netralitas ASN, para pemangku kepentingan juga perlu memperhatikan sejumlah hal demi suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi.

"Selain soal netralitas ASN, yang harus diperhatikan adalah segi pelayanan kepada para pemilih. Hak konstitusional sebagai pemilih harus betul-betul dijaga dan dilayani dengan sebaik-baiknya," katanya.

Ia juga mengingatkan agar aksesibilitas terhadap para penyandang disabilitas harus diperhatikan agar dapat berperan serta memberikan hak suaranya pada Pemilu dan Pilpres 2019.

"Perhatikan penyandang disabilitas, agar tidak mengalami kendala-kendala aksesibilitas. Kesadaran disabilitas perlu terus ditumbuhkan oleh para penyelenggara pemilu sampai petugas paling depan," katanya. (mx)
Baca Juga :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

NEWS UPDATE

SPACE AVAILABLE

POPULER

INFO LOWONGAN KERJA

JADWAL PENERBANGAN BANDARA SAMS SEPINGGAN BALIKPAPAN

INFO CUACA KALTIM