Refleksi Akhir Tahun 2018 : Banyak Tantangan, Namun Relatif Stabil

Catatan Kecil Ketua DPR RI oleh : Bambang Soesatyo 

MESKI  memiliki banyak tantangan, namun memasuki tahun keempat pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kalla, situasi ekonomi, sosial, politik dan keamanan relatif stabil. Menuju akhir tahun 2018, dinamika politik di dalam negeri memang cenderung semakin memanas. 

Ada sejumlah gerakan atau aksi yang membuat sebagian masyarakat tidak nyaman. Kondusivitas sejumlah daerah pun sempat terganggu akibat manuver politik. Kendati demikian, pimpinan DPR memastikan bahwa stabilitas negara sangat kondusif, baik di penghujung tahun ini maupun sepanjang 2019 mendatang. 

Lebih dari itu, bersama TNI dan Polri, pemerintah serta DPR juga memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 akan berlangsung aman dan damai. Pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) tetap akan menjadi pesta demokrasi sekaligus menjadi ruang bagi semua komponen masyarakat melaksanakan kedaulatannya. 

Politik dan Hamkamnas 

Aktivitas pemerintah dan DPR yang tetap fokus pada tugas-tugas kenegaraan maupun kegiatan pembangunan menjadi bukti bahwa Indonesia sangat stabil dan kondusif. Semua elemen masyarakat di semua daerah pun tetap menjalankan aktivitas masing-masing sebagaimana biasanya. 

Stabilitas keamanan dan Kondusivitas negara terwujud karena TNI, Polri dan semua unsur penegak hukum tetap mengelola aspek keamanan dan ketertiban umum sebagaimana seharusnya. Memang, ada upaya mengeskalasi tensi politik dengan sejumlah gerakan, pernyataan provokatif hingga penghinaan kepada Presiden RI. 

Namun, segala sesuatunya bisa dikelola sebagaimana mestinya oleh aparat keamanan dan maupun penegak hukum. Untuk menyejukkan suasana, pimpinan DPR mendorong semua kekuatan politik untuk lebih menahan diri. Silakan berkampanye sambil menyuarakan kritik kepada pemerintah. Namun, jangan sampai kebebasan mengemukakan pendapat itu disalahgunakan dengan melancarkan penghinaan kepada bangsa dan negara, menghina lambang negara, atau memprovokasi publik. 

Menuju pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2019, sangat ideal jika semua kekuatan politik lebih mengedepankan program-program yang realistis dan solutif. Para politisi diharapkan bisa menjadi panutan, sehingga etika dan moral patut dijunjung tinggi. Terkait aktivitas Kedewanan sepanjang tahun 2018 yang masih banyak menuai kritik, kami menerimanya dengan terbuka sebagai bahan koreksi untuk perbaikan ke depan. 

Namun, kami juga merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal mengingat DPR/MPR RI dan DPD RI, sesuai konstitusi adalah Lembaga Politik dan Anggota di dalamnya adalah para pekerja politik yang dipilih langsung oleh rakyat pemilihnya di daerah pemilihan masing-masing secara terus menerus melalui pemilu setiap lima tahun sekali, maka tidak bisa disamakan dengan para pekerja kantoran atau pabrik yang salah satu ukuran kedisiplinan dan kinerjanya berdasarkan absensi. 

Kita tidak bisa menilai para pekerja politik atau buruh rakyat itu hanya berdasarkan tingkat kehadiran mereka di parlemen tanpa melihat apa yang mereka kerjakan di luar parlemen. Kerja-kerja politik mereka sebagai anggota parlemen sekaligus sebagai anggota partai politik sesuai undang-undang dan sumpah jabatan mengharuskan mereka lebih dekat ke rakyat pemiihnya. 

Jika mereka dianggap malas atau bolos, biarkan rakyat pemilihnya di daerah yang menilai, apakah mereka benar-benar bolos dan malas? Atau justru sebaliknya, mereka rajin bekerja turun ke bawah berpanas-panas ke desa-desa membantu konstetuennya serta menjalankan tugas-tugas kedewanan seperti sosialisasi atau menyerap aspirasi, meninggalkan kemewahan ruangan rapat yang dingin ber-AC. 

Tapi, jika ternyata mereka bolos dan malas. Maka, biarkan rakyat pemilih mereka yang menghukum dengan tidak memilihnya kembali karena mereka telah mengkhianati amanah yang sudah diberikan. Dinamika Global Ada beberapa faktor pada tingkat global yang harus terus menjadi perhatian bersama. 

Untuk aspek politik luar negeri, Indonesia harus menunjukkan konsistensi dalam menyikapi isu kemerdekaan Palestina dan isu pemindahan ibukota Israel ke Yerusalem. Tak kalah pentingnya adalah juga mencermati dinamika perekonomian global yang masih berselimut ketidakpastian. Sektor ekonomi Indonesia bersama banyak negara lain sedang menghadapi potensi ketidakseimbangan (disequilibrium) baru, akibat kebijakan pengetatan moneter di negara maju, khususnya Amerika Serikat (AS), dan juga akibat perang dagang AS versus Cina, serta sikap kurang bersahabat Presiden AS Donald Trump terhadap WTO (World Trade Organization). 

Akibatnya, ada beberapa risiko yang tak bisa dihindari Indonesia. Antara lain, terganggunya keseimbangan neraca transaksi berjalan, neraca pembayaran, neraca perdagangan dan juga neraca jasa. Masalah inilah yang harus dikelola dengan sangat hati-hati melalui penyesuaian kebijakan. (*)

Baca Juga :