WTP Bukan Berarti Tak Ada Temuan BPK

Yulianti (baharsikki/kk)

KUTIM, KABARKALTIM.CO.ID- Kepala Wilayah Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Sukono menyatakan, penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja Pemkab Kutim dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti tidak ada temuan dugaan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan. Berdasar hasil audit BPK pengelolaan keuangan di Kutim masih ada indikasi ketidak kepatutan bagi penyelenggara negara.

Predikat WTP lanjut Sukono, hanya bersifat apresiasi terhadap kinerja Pemkab Kutim. Untuk itu, rekomendasi BPK terhadap hasil audit pengelolaan keuangan daerah harus ditindaklanjuti Satuan Kerja Pernagkat Daerah (SKPD) yang dimaksud. Jangan sampai kejaksaan menganggap, bahwa penilaian WTP itu sudah 100 persen pengelolaan keuangan sempurna.

“Rekomendasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, Red) harus diperhatikan. Karena itu, merupakan bagian dari perbaikan kinerja pemerintah,” tegas Sukono dalam rapat koordinasi dipimpin Asisten Administrasi Sekkab. Yulianti di ruang Meranti, Kantor Bupati Bukit Pelangi, Senin (26/11/2018).

Yulianti mengajak kepada peserta rapat agar dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku. Ini dimaksud dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Termasuk laporan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), antara lainya : dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa (DD). Atau Alokasi Dana Desa (ADD). Laporan mengelolaan dana tersebut harus disampaikan tepat waktu. (baharsikki)

Baca Juga :